Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Online



widget

Traffic

Jam Berapa?



Facebookan Yoooh!!
SLINK

  1. Latar Belakang Masalah

 

Pergerakan kejahatan dewasa ini cukup cepat, termasuk kejahatan terhadap perempuan khususnya perkosaan. Kelemahan perempuan secara fisik dari para kaum pria membuat mereka lebih mudah untuk melakukan tindak kekerasan terutama untuk melakukan tindak kekerasan seksual. Perempuan yang dijadikan sebagai pemuas hawa napsu lelaki yang dilakukan secara paksa hanya untuk kesenangan mereka.

Secara yuridis formil tindak pidana perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP yang menyebutkan "Bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Dewasa ini kejahatan kejahatan pemerkosaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Modus operansi yang dilakukan pelaku tindak pemerkosaa cukup beragam, seperti: diancam, dipaksa, dirayu, dibunuh, dan diberi obat bius, perangsang dibohongi atau diperdaya dan sebagainya. Pemerkosaan seharusnya mendapatkan pelindungan dari hukum untuk melakukan aborsi mengingat ia mengalami trauma yang panjang secara psikis maupun sosial.

  Pengguguran kandungan atau aborsi sudah ada sejak awal sejarah manusia. Mempunyai pengertian bahwa gugurnya kandungan ketika belum saatnya. Masalah aborsi ini adalah hal yang kontoversial sejak jaman dahulu. Ada pihak yang setuju dan tidak setuju dilegalkanya pengguguran kandungan bagi korban pemerkosaan meskipun diharapkan dapat mengurangi penderitaan korban tersebut. Masalah aborsi bagi wanita hamil ini memang sangat riskan, apabila mereka dapat mmelakukan aborsi secara sah karena mengingat ada kehidupan yang harus dipertaruhkan atau dikorbankan.

Bagi kalangan yang tidak setuju dilakukanya aborsi bagi korban perkosaan mereka berpendapat setiap orang berhak untuk hidup, janin yang ada dalam kandungan perempuan akibat perkosaan itu adalah ciptaan tuhan yang berhak menikmati kehidupan. Bagi kalangan yang setuju dapat dilakukanya aborsi bagi korban perkosaan, kehamilan itu timbul bukan dari atas kemauan  korban jadi dapat mengurangi penderitaan korban baik secara  psikis maupun sosial, maka diberi hak bagi korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi. Contoh yang terjadi pengguguran yang dilakukan pelajar SLTP di Samarinda diduga aborsi akibat pemerkosaan karena masih dibawah umur. Meskipun di duga aborsi akibat perkosaan, tetap diproses secara hukum yang berlaku, tergantung dari keyakinan hakim untuk memberikan peringanan hukuman bagi pelaku,mengingat kehamilan akibat diperkosa dan masih dibawa umur.   

Aborsi merupakan tindak pidana namun bagi korban perkosaan diharapkan dapat perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan pengguguran dengan harapan dapat mengurangi penderitaan yang dialami. Menurut ketua MUI " korban perkosaan dapat melakukan aborsi selama usia kehamilanya belum mencapai usia 40 hari, sebab teraniaya bukan karena dikehendaki melainkan karena paksaan seseorang. Alasan utama melakukan aborsi untuk menghindari kontroversi tentang hak hidupnya".

Perdebatan mengenai aborsi banyak terjadi dimana-mana, baik yang dari media cetak maupun elektronik. Tindakan aborsi setiap tahunya meningkat, baik yang dilakukan tenaga medis, dukun maupun yang dilakukan perempuan itu sendiri. Banyak pendapat mengenai aborsi yang dapat dilegalkan terhadap perempuan korban pemerkosaan baik ditinjau dari hukum, hak-hak dari kesehatan reproduksi wanita, dari para sarjana hukum feminisme, agama, maupun hak asai manusia. Sehingga hal ini menimbulkan perdebatan. Demikan juga di dalam peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang disisi lain aborsi diperbolehkan dengan alasan medis,menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Bertitik tolak uraian diatas pemilih tertarik memlih judul "Kajian Hak Melakukan Aborsi Akibat Perkosaan"

 

  1. Rumusan Masalah

 

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas maka penulis merumuskan permasalahan adalah bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap perempuan korban kejahatan perkosaan yang melakukan aborsi berdasarkan hak-haknya yang diatur dalam perundang-undangan.

Wed, 2 Feb 2011 @01:27



RSS Feed

Copyright © 2017 budi dkk (085225529893) · All Rights Reserved