Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Online



widget

Traffic

Jam Berapa?



Facebookan Yoooh!!
SLINK

A.          Latar Belakang

Runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada bulan Mei 1998 Bangsa Indonesia menunjukan kesepakatan untuk kembali ke demokrasi meski tidak ada kesepakatan tertulis oleh para pejuang reformasi, terbukti reformasi membawa banyak perubahan yang mendasar yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu salah satunya pemilihan umum 1999 yang bersifat multi partai, kemudian yang signifikan terjadi dalam pemilu 2004 merupakan pemilu pertama kalinya diselenggarakan secara langsung oleh rakyat Indonesia memilih Wakil Rakyat pilihannya, tidak cukup sampai disitu, perubahan juga terjadi dalam proses pemilihan presiden, dimana rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden yang disukai dan pemilu pertama dengan menunjuk di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri.

Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi. Pertama adalah demokrasi liberal dimasa kemerdekaan. Kedua adalah demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Keempat adalah demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi. Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita. Demokrasi liberal ternyata pada saat itu belum bisa memberikan perubahan yang berarti bagi Indonesia. Namun demikian, berbagai kabinet yang jatuh-bangun pada masa itu telah memperlihatkan berbagai ragam pribadi beserta pemikiran mereka yang cemerlang dalam memimpin namun mudah dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. Sementara demokrasi terpimpin yang dideklarasikan oleh Soekarno (setelah melihat terlalu lamanya konstituante mengeluarkan Undang-undang dasar baru) telah memperkuat posisi Soekarno secara absolut. Di satu sisi, hal ini berdampak pada kewibawaan Indonesia di forum Internasional yang diperlihatkan oleh berbagai manuver yang dilakukan Soekarno serta munculnya Indonesia sebagai salah satu kekuatan militer yang patut diperhitungkan di Asia. Namun pada sisi lain segi ekonomi rakyat kurang terperhatikan akibat berbagai kebijakan politik pada masa itu.

Lain pula dengan masa demokrasi Pancasila pada kepemimpinan Soeharto. Stabilitas keamanan sangat dijaga sehingga terjadi pemasungan kebebasan berbicara. Namun tingkat kehidupan ekonomi rakyat relatif baik. Hal ini juga tidak terlepas dari sistem nilai tukar dan alokasi subsidi BBM sehingga harga-harga barang dan jasa berada pada titik keterjangkauan masyarakat secara umum. Namun demikian penyakit Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) semakin parah menjangkiti pemerintahan. Lembaga pemerintahan yang ada di Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif terkena virus KKN. Selain itu, pemasungan kebebasan berbicara ternyata menjadi bola salju yang semakin membesar yang siap meledak. Bom waktu ini telah terakumulasi sekian lama dan ledakannya terjadi pada bulan Mei 1998.

Selepas kejatuhan Soeharto, selain terjadinya kenaikan harga barang dan jasa beberapa kali dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, instabilitas keamanan dan politik serta KKN bersamaan terjadi sehingga yang paling terkena dampaknya adalah rakyat kecil yang jumlahnya mayoritas dan menyebabkan posisi tawar Indonesia sangat lemah di mata internasional akibat tidak adanya kepemimpinan yang kuat. Namun demikian, demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia memperlihatkan beberapa kemajuan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pemilihan umum dengan diikuti banyak partai adalah sebuah kemajuan yang harus dicatat. Disamping itu pemilihan Presiden secara langsung yang juga diikuti oleh Pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah kemajuan lain dalam tahapan demokratisasi di Indonesia. Diluar hal tersebut, kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi dimasyarakat juga semakin meningkat. Para kaum tertindas mampu menyuarakan keluhan mereka di depan publik sehingga masalah-masalah yang selama ini terpendam dapat diketahui oleh publik. Pemerintah pun sangat mudah dikritik bila terlihat melakukan penyimpangan dan bisa diajukan ke pengadilan bila terbukti melakukan kesalahan dalam mengambil suatu kebijakan publik.

Jika diasumsikan bahwa pemilihan langsung akan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik, maka seharusnya dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan mengalami peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat, namun sayangnya hal ini belum terjadi secara signifikan.

Demokrasi merupakan cermin dari kekuasaan rakyat yang menjadi wacana umum yang terus dikaji banyak masyarakat luas. Demokrasi merupakan tatanan politik suatu negara yang pluralisme yang melindungi setiap kebebasan individu dalam menyalurkan hak sosial-politiknya. Maka dibutuhkan suatu penerapan demokrasi yang ideal dengan menciptakan keberagaman yang majemuk. Keberagaman itu dapat dilihat pada kelompok kepentingan (interest group ), kelompok penekanan (pressure group ), alat komunikasi politik (media of political communication ), tokoh poltik (politik figure ), kelompok bisnis (business group ) dan lannya. Stain Ringen dalam bukunya, What the democracy For (2007) menyatakan “demokrasi adalah kemenangan”. Hal ini menunjuk pada kompetisi yang telah berakhir dimana demokrasi dipandang sebagai trend dan iman bagi Negara yang menganutnya, bagi mereka demokrasi telah menjadi tujuan dari bangsa dan bernegara.

Dalam kehidupan demokrasi, kedudukan dan keberadaan hukum sebagai instrument dan kristalisasi nilai sangatlah penting. Hukum dibuat berdasarkan proses politik dan produk yang dihasilkannya patut menjadi pedoman untuk ditaati. Ketika apa-apa yang disebut itu telah terbentuk dan dipatuhi sebagai aturan satu-satunya prinsip-prinsip yang membentuk nilai, sikap dan perilaku saat itulah proses demokrasi yang berlangsung telah mencapai tahap konsolidasi.

Amanat UUD 1945 menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdampak pada hukum (constutional democracy) atau Negara hukum yang demokratis. sehingga hukum  mengawal pertimbangan dan perkembangan demokrasi tersebut menuju konsolidasi dimana baik aturan, institusi dan segala incentive serta disincentive yang dibentuk dapat memberi rasa aman dan tertib di masyarakat.

Pemilu dalam skala lokal dalam perspektif   UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 12 No. 2008 tentang pemerintah daerah disebut pemilhan kepala daerah secara langsung. Wibawanto (ed) menjelaskan bahwa kebaradaan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah membuka ruang luas pemiliha kepala daerah (Wibiwanto, Syamsudin dan Hilal 2005: 1) dimana ;

1.      Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut atas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana di maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Pasal 1 ayat (2).

 

2.      Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pasal 1 ayat (3)

 

Selanjutnya pada Undang-undang No. 32 tahun 2004 tersebut bahwa menegaskan bahwa;

“Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh raktyat di daerah yang bersangkutan” Pasal 24 ayat (5)

 

Pada kenyataannya pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung sebagaimana tersebut diatas sama halnya pemilihan Presiden pada pemilu 2004  sehingga keterlibatan publik dalam proses demokrasi semakin lengkap disamping itu, pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai peluang untuk menciptakan pemerintah daerah yang akuntabel, aseptabel dan kapabel.

Pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia  telah berjalan dan terhitung hingga tahun 2005 tercatat kurang lebih 224 daerah yang terdiri dari 11 pasang Gubernur/ Wakil gubernur, 35 Walikota/ Wakil Walikota serta 178 Bupati/ Wakil Bupati dipilih secara langsung oleh rakyat diseluruh Indonesia.(sumber data Indonesia Society For Demokrasi and Peace : 2006)

Provinsi Jawa Tengah tercatat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah secara langsung telah menyelenggarakan untuk pertama kalinya Pilkada Gubernur Tahun 2008, dan terhitung hingga Tahun 2005 sampai dengan 2008 telah melaksanakan Pilkada  Kabupaten dan Kota sebanyak 25 dari 29 Kabupaten dan 5 Kota di Jawa Tengah yaitu :

“Kabupaten Wonosobo, Klaten, Pemalang, Blora, Purworejo, Banjarnegara  dan kota magelang, Semarang Tahun 2005; Grobogan, Sragen, Demak, Jepara, Boyolali, untuk Kabupaten, Salatiga dan Pekalongan Walikota Tahun 2006; Kabupaten Pekalongan, Cilacap, Brebes, Pati di Tahun 2007 sedang 2008 Pemilihan Gubernur Jawa Tengah untuk Kabupaten Banyumas, Temanggung, Kudus, Kebumen, karangannyar dan Kota Tegal.” (Sumber data www. wikipedia.indonesia.jawatengah.go.id).

 

Kondisi ini jika ditinjau sangatlah menarik untuk dapat dikaji/ dapat menjadi kajian baru dalam masa transisi demokrasi seperti sekarang ini di Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Gubernur di Provinsi Jawa Tengah bisa menjadi cermin  bagaimana proses pelaksanaan demokrasi secara langsung berlangsung. Dengan adanya beberapa peristiwa yang menarik pada masa itu; seperti peristiwa perubahan peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal dikarenakan adanya percepatan Pilkada seluruh Indonesia dimana KPUD dan KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan agenda pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2009. Perubahan tersebut dapat menjadi tolak ukur pada saat yang bersamaan antara kebaikan dan keburukan iklim demokrasi di Provinsi Jawa Tengah.

Proses pelaksanaan pemilihan Kepala daerah langsung sebagaimana proses demokrasi sekaligus proses politik yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah dapat dijadikan salah satu kajian yang cukup menarik dalam penelitian ini. Dengan latar belakang diatas penulis meneliti permasalahan dengan tema “ PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 (Studi Yuridis Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2007 jo. No. 10 Tahun 2007 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal)”

Wed, 2 Feb 2011 @00:59



RSS Feed

Copyright © 2017 budi dkk (085225529893) · All Rights Reserved