Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Apakah Pemberantasan Korupsi "HOAX" di Indonesia?

APAKAH PEMBERANTASAN KORUPSI “HOAX” DI INDONESIA?

 

Sudah malas kiranya kawan-kawan mendengar kata ini, kata korupsi yang sering menghiasi channel pertelevisian di tanah air kita ini. Karena banyak kasus yang terjadi tidak hanya satu, saya tidak mau mengingat-ingat kasus-kasus korupsi tersebut karena menurut saya akan menimbulkan suatu kejengkelan karena dalam diri saya titik kulminasi itu sudah pada tempatnya. Tapi tak apalah untuk menyamakan persepsi kita akan membuat klise tentang beberapa kasus yang ada di Indonesia diantaranya yang sering muncul adalah korupsi dana APBD oleh pejabat daerah seperti kasus sukawi sutarip di Semarang, kasus Kelik di Purworejo dsb; ada kasus korupsi gayus pegawai golongan 3A, dan yang baru-baru ini kasus korupsi Nazarudin dengan wisma atlitnya.   Pembahasan tentang korupsi juga sering dilakukan oleh para intelektual, melalui seminar-seminar, diskusi-diskusi skala besar maupun kecil dan beberapa workshop. Tapi nampaknya kegiatan seperti itu bagaikan fatamorgana, oase di ujung cakrawala yang takkan sampai para musafir mendekatinya sampai-sampai mereka mati sebelum mendapatkan setetes airnya. Analogi ini bagaikan tindakan para intelektual yang menyorakkan bahaya laten korupsi melalui forum yang mereka selenggarakan demi penegakan pemberatasan korupsi tapi hanya sebatas anganan yang tak kunjung datang, jangankan meneguk air oase tersebut merasakan embun kesegarannyapun tak dapat. Gambaran seperti inilah yang terjadi di bumi manusia. Indonesia.

Budaya Upeti Sudah Mendarah Daging

Sering kita mendengar cara alternative untuk mendapatkan suatu jabatan atau pekerjaan, ada orang tua yang mencari pekerjaan untuk anaknya dengan cara memberikan sejumlah uang kepada oknum penjabat, misal yang sering terdengar pendaftaran CPNS; Polisi dsb banyak orang tua yang ingin memberikan kelayakan untuk anaknya tapi dengan jalan yang salah, dengan jalan yang kotor. Kepuasan individu belum tentu menjadi kepuasan kalayak ramai, apalagi dengan jalan penyuapan seperti diatas. Yang sebenarnya kemampuan anak itu dibawah rata-rata atau tidak mampu menjadi seorang PNS atau Polisi atau apalah, tapi dipaksakan untuk mampu dengan cara suap. Ini dapat dianalogikan seperti buah mangga, misalkan dalam satu rumah ada dua buah pohon mangga yang sedang berbuah pohon mangga A dan pohon mangga B, karena tuntutan pasar sang pemilik mempercepat pematangan buah dengan cara membungkus buah pohon A dengan plastic yang berisi karbit sedangkan pohon B dibiarkan hingga matang secara alami. Nah dari analogi diatas dapatlah kita lihat kualitas kemanisan atau kematangan buah pohon A yang di-karbit dan buah pohon B yang alami. Begitu juga dengan seorang pemuda yang mendapat pekerjaan dengan menyuap maka tingkat kematangannyapun akan buruk, sehingga memunculkan fenomena Polisi Korup, PNS tidak bekerja secara professional dan pejabat muda yang korupsi. Analogi diatas juga sekelumit kecil dari tingkah korupsi, berawal dari suap.

Pernah saya menghadiri sebuah temu wicara Cawalkot (Calon Wali Kota) Semarang yaitu pasangan Marmo dan Hendy dari PDI Perjuangan, Mas Hendy mengatakan “Dalam Pilwalkot ini saya tidak melakukan apa yang dinamakan Politik uang (membagi-bagi uang untuk memenangkan Pilwalkot/serangan fajar).” Kemudian beliau menggambarkan jika seseorang calon dalam Pemilu menggunakan politik uang untuk menyuap rakyat, dia pasti akan korupsi di kemudian harinya, Kenapa? Karena dia pasti hutang atau mengeruk harta kekayaannya untuk berpolitik dan ketika dia menjabat tak lain dia akan melunasi hutang-hutangnya atau mengembalikan kekayaannya sendiri dengan jalan apa? Korupsi. Ini adalah gambaran dari seorang Calon Wakil Walikota yang sekarang sudah menjabat menjadi Wakil Walikota Semarang. Jika analogi tersebut di Implikasikan kedalam perilaku suap yang dilakukan oleh Orang tua untuk anaknya, supaya anaknya mendapat pekerjaan yang layak, disini pasti ada beban moral dari sang anak untuk melunasi hutang-hutang yang ditanggung oleh orang tuanya, dengan jalan apa? Korupsi.    

Pola suap seperti ini sudah mengakar kuat pada setiap individu di Indonesia, tercermin pada masa kolonial Hindia-Belanda, banyak penjabat pribumi yang menjual anak gadisnya untuk kepentingan meningkatkan jabatannya pada sebuah perusahaan Belanda. Gambaran seperti ini digambarkan secara jelas oleh Pram dalam sebuah Roman Tetralogi Buru, buku pertama Bumi Manusia menceritakan nasib Sanikem sebagai Nyai Tuan Administratur karena ambisi dari orang tuanya yang ingin mempunyai jabatan lebih tinggi maka Sastrotomo yang tak lain adalah ayah dari Sanikem menjual anaknya untuk jabatan yang lebih tinggi, jabatan yang dianggap oleh Sastrotomo dapat mensejahterakan kehidupan keluarganya kecuali Sanikem.

Terlebih lagi sudah kurang lebih 350 tahun atau 3,5 abad pola seperti ini dilakukan berulang-ulang oleh kolonial Belanda yang bercokol di Bumi Pertiwi kita, waktu yang cukup lama untuk suatu sistem tatanan dunia membentuk Negara yang baik. Melihat lebih dalam sebelum Kolonial Belanda menduduki Bumi kita, dahulu Tanah Air ini terdapat banyak kerajaan-kerajaan besar yang berkuasa dan kerajaan-kerajaan kecil didalamnya selalu memberikan upeti-upeti untuk kekayaan kemakmuran kerajaan. Perebutan tahta juga sering terjadi dikalangan Aristokrat kerajaan, mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan sebagai Raja (ingat cerita runtuhnya Majapahit). Dari kerajaan kemudian dilanjut dengan kedatangan V.O.C yang semula hanya ingin berdagang. Perampasan tanah pun dilakukan pada masa Kolonial Belanda menjadikan Masyarakat Pribumi Asing terhadap Negerinya sendiri, jika pribumi berkeinginan untuk aman maka mereka menyerahkan tanahnya dan kemudian bekerja untuk Kolonial, sejak itulah ketakutan melanda dan sehingga pemahaman terpatri dengan baik sampai sekarang bahwa untuk mencapai keamanan dan kebahagiaan diri jalan satu-satunya adalah memberikan upeti untuk menebusnya. Dari sejarah inilah menurut saya budaya untuk hidup korup berawal.

Pemberantasan Korupsi Setengah Tiang

Gebrakan pertama kali KPK berdiri sehebat sapuan gelombang Tsunami, melibas segala bentuk perilaku Korupsi. Seperti Predator kelaparan sedikit mencium darah dia langsung mengusut tuntas sampai menemukan mangsanya. Bapak Antasari ketua KPK pertama akhirnya juga tumbang karena kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, entah ini suatu jebakan atau konspirasi yang disasarkan kepada Antasari karena sepak terjang dari KPK nya atau memang Antasari sendiri yang menjadi dalang dari pembunuhan tersebut, kitapun tidak tahu. Dari kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen inilah kemudian sebagian kecil kedok Pejabat yang apes tercium KPK dan mulai dari kasus Nasrudin juga KPK kehilangan taringnya. Dan isu yang beredar sekarang ini bahwa KPK akan dibubarkan. Tak heran jika banyak pihak-pihak yang ingin membubarkan KPK, karena dengan satu alasan dia dapat melahap sendiri uang rakyat.

Kinerja KPK yang menurun dan tebang pilih dalam menangani kasus korupsi memang mendapat protes dari banyak kalangan, salah satunya "Saya melihat KPK hanya menunggu, tanpa mau mencari seperti polisi lalu lintas, Kalau terlihat ada yang melanggar baru ditindak. Menurut saya KPK ini gagal menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi," jelas Ahmad Yani di sela-sela rapat kerja DPP PPP. Kemudian beliau melanjutkan dengan sindiran kepada KPK "Badannya saja yang besar, tapi kasusnya yang kecil. Coba KPK ungkap kasus-kasus besar, apakah mereka berani?," Jakarta Utara, Jumat (21/10/20 11).[1] Dari penjelasan Bapak Ahmad Yani ini jelas kekecewaan yang dirasakan oleh beliau. Tapi dengan pembubaran KPK apakah penegak hukum yang semula ditangani oleh Polri dan Kejagung bisa menanganinya, mengingat banyak oknum-oknum didalam kedua lembaga tersebut. Seperti yang ditandaskan oleh Benny K Harma (Komisi III, DPR) mengatakan, “secara de jure KPK akan tetap eksis, karena KPK berdiri di atas gerakan reformasi. Karena selama ini lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan Agung belum maksimal dalam memberantas korupsi.”[2]

Dari rentetan tulisan diatas nampaknya memang KPK banyak mengalami intervensi Politik, Golongan ataupun Parpol. Yang seharusnya KPK harus bersih dari segala macam intervensi dalam menjalankan tugasnya. Terlihat dari sini bahwa pemerintah memang tidak serius dalam menangani korupsi sehingga berjalan setengah tiang.

Skema dampak Korupsi terhadap masyarakat

Jika dirunut dampak dari korupsi sangat banyak sekali hampir tidak bisa dihitung dengan jari karena menyangkut segala bidang kehidupan mulai dari pembangunan nasional, perekonomian, pendidikan dan lain sebagainya. Jelas jika oknum pejabat melakukan korupsi APBD tentu akan menghambat pembangunan di daerah tersebut secara personal mungkin yang paling tampak adalah dari segi pembangunan dan perekonomian apalagi jika oknum pejabat melakukan korupsi dana APBN terlihat perilaku Nasarudin dengan Wisma Atlitnya, pembangunan yang tidak meratapun terjadi.

Dari segi pembangunan yang tidak merata ini banyak kasus perbatasan yang tidak terurus, contoh kasus perbatasan yang baru adalah didaerah Kabupaten Sambas dan ada sekitar 10 permasalahan perbatasan, kenapa ini terjadi tak lain karena perilaku korupsi, yang oknum pejabatnya hanya mementingkan perut mereka masing-masing. Dana Bos yang tidak tersalurkan, ada cerita mengenai penyaluran dana bos ketika rekan saya Irfan melakukan PPL di salah satu SMP di daerah Ambarawa, banyak guru2 yang mengeluh karena dana bos yang katanya akan segera diterima oleh pihak SMP tak kunjung dating, Irfan menjelaskan kondisi SMP-nya sangat tidak layak. Ada apa dengan dana bos ini?

Dari segi ekonomi sudah terlihat dikota-kota besar seperti Jakarta yang penuh dengan gelandangan, didaerah kota kecil penuh dengan penderitaan karena masyarakatnya pada usia kerja tidak memiliki pekerjaan. Sungguh ironi.

Butuh Waktu berabad-abad    

Sub judul diatas nampaknya tepat dijadikan salah satu tema dari coretan ini. Ya, karena menurut saya butuh waktu ratusan tahun dari generasi ke generasi untuk mengentaskan korupsi di muka bumi pertiwi ini. Coba kita lihat Negara-negara Eropa maupun Amerika Serikat apakah mereka mendirikan suatu Negara dengan tidak bersusah payah. Indonesia baru menyambut Hari Kemerdekaan kurang lebih 66 tahun sedangkan Amerika Serikat sendiri sudah 235 tahun memperingati Hari Kemerdekaan dengan 44 Orang Presiden yang telah memerintah. Mulai hari pertama kemerdekaan sampai tahun 2011 Amerika Serikat selalu merenovasi konstitusi-konstitusi dengan banyak pemikir dan cendekiawan-cendekiawan untuk membuat suatu konsep konstitusi yang tepat untuk dapat diterapkan pada masyarakat Amerika Serikat, itu selama 235 tahun. Sedangkan Indonesia baru 66 tahun berdiri wajar jika dalam konstitusi dan watak pembuat konstitusi masih terorientasi pada masa Kolonial Belanda dengan Budaya Upetinya, bukan merupakan tindakan pesimis tapi ini merupakan proses menuju Indonesia Raya yang maju dan bebas dari korupsi.

Begitu juga dengan di Eropa, Prancis setelah tumbangnya kekaisaran Louis XVI karena juga ulah sang istri yang korup mengakibatkan utang Kerajaan yang menumpuk sehingga Maria Anntoinette disebut sebagai Madame Defisit karena sering menghambur-hamburkan uang kerajaan, pajak yang dikenakan terlalu tinggi, kemiskinan dimana, intoleransi Agama yang memuncak dari dasar inilah kemudian Rakyat mencapai titik kulminasi kemarahannya terjadilah Revolusi Prancis dengan semboyan Kebebasan, Kedaulatan Rakyat dan Kemakmuran dan akhirnya Kekaisan Prancis tumbang digantikan dengan Republik Prancis. Saat itulah Raja Prancis takluk ditangan rakyatnya sendiri dibawah Guilotine dan berikut sang Istri tercinta Madame defisit. Kejadian itu sudah kurang lebih 230 tahun sejak Revolusi Prancis dikobarkan, dan saat ini Prancis menjadi Negara maju dengan system hukum yang kuat.

Kembali ke Indonesia, penghilangan tradisi Upeti ini jika tidak dibarengi dengan pencetakan SDM anti korupsi yang kuat maka pola tersebut akan terus lestari sampai runtuhnya Negara Indonesia, untuk itu saya mendukung terus diskusi, seminar, workshop yang bertemakan korupsi karena ini merupakan oase diladang masyarakat yang korup. Setetes demi tetes air akan dapat menghancurkan batu setinggi gunung dan ini adalah optimism saya melawan korupsi.



[1] http://news.okezone.com/read/2011/10/21/339/518621/kpk-punya-julukan-baru-seperti-polantas

[2] http://nasional.inilah.com/read/detail/1781949/wajar-ada-yang-minta-kpk-dibubarkan

Fri, 4 Nov 2011 @15:11


1 Komentar
image

Thu, 17 Nov 2011 @10:32

Khamid Farhan

betul juga bud, just Bullsh*t


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 0+2+0



RSS Feed

Copyright © 2017 budi dkk (085225529893) · All Rights Reserved