Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

BANGGA DENGAN JABATAN (Kritisi Calon Wakil Daerah dalam Pilkada)

BANGGA DENGAN JABATAN

(Kritisi Calon Wakil Daerah dalam Pilkada)

 

Negara Republik Indonesia memilih asas demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya yaitu kekuasaan yang berada ditangan rakyat, sehingga dalam pemilihan Kepala Negara maupun Kepala Daerah diambillah jalan Pemilu. Dahulu sebelum amandemen UUD 1945, demokrasi Negara kita masih didominasi oleh kalangan Aristokrat dimana kalangan Proletar tidak ikut berpartisipasi dalam Pemerintahan. Sistem ini dicerminkan pada masa ORBA, saat Pemilihan Capres dan Cawapres yang hanya dilakukan oleh anggota MPR.

Setelah adanya Reformasi, dan amandemen UUD 1945 demokrasi di Indonesia sedikit mengalami perkembangan. Dari segi lembaga negara, tidak ada lembaga negara tertinggi seperti yang terjadi sebelum amandemen UUD 1945. Semuanya setara seperti Presiden MPR MA dan MK yang berada dalam satu garis lurus. Dalam hal ini yang paling menonjol adalah pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung. Pemilu seperti ini juga dirasakan pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rakyat sangat antusias menyambut baik adanya Pilkadal yang dilaksanakan di daerah-daerah, Partai Politik yang berpartisipasi juga cukup banyak yang pada dasarnya Negara kita menganut sistem multipartai.

Tetapi sistem pemerintahan yang bagus ini tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia yang bagus pula terutama dijajaran birokrat Pemerintahan, masih ada saja Pejabat yang korupsi, penyuapan, money laundring dan kejahatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang tentu hal seperti itu dilakukan tak lain untuk menimbun pundi-pundi keuangan mereka atau untuk menutup hutang-hutang mereka pada saat Pencalonan. Ya seakan-akan sistem ini sangat bagus dari luarnya tapi bobrok dari dalamnya. Beberapa Calon yang tidak berkualitas yang hanya mengandalkan uang memaksa masuk untuk menduduki singgasa kepemerintahan, alhasil sampai kapanpun apabila kepemimpinan dipegang oleh individu seperti ini yang tidak menjalankan kekuasaannya dengan hati nurani hasilnya akan tetap sama.

Teringat perkataan Prof. Tjip (Guru Besar UNDIP, bidang Hukum) dalam bukunya “Membedah Hukum Progressif” bangkitnya massa “ mereka muncul sebagai golongan manusia barbar, mereka ingin menjadi pemimpin, ingin mengatur masyarakat tanpa memiliki kemampuan untuk itu” dan dari situlah Prof. Tjip mengatakan telah lahir yang disebut “Magna Charta of Barbarism”. Disini terlihat bahwa massa yang tidak mempunyai kualitas yang seharusnya tidak masuk kualifikasi memaksa masuk dengan caranya sendiri. Memang sebelum kita memilih wakil baik Pusat atau di daerah sangat dianjurkan untuk melihat Profil dari masing-masing calon terlebih dahulu. Sungguh bagus profil yang ditunjukan setiap calon yang akan dipilih oleh rakyat; dari segi pendidikannya, dari segi pengalaman berorganisasi, dari segi keagamaannya dan sebagainya; tapi hal ini tidak cukup dengan pendidikan tinggi, pengalaman berorganisasi dan lainnya, apabila terpilih nanti tidak menjalankan kekuasaannya dengan Hati Nurani.

Pernah saya dengan teman-teman menghadiri pertemuan Temu Wicara dengan salah satu Calon Walikota Semarang bernama Mas Hendy, beliau adalah Calon Wakil Walikota Semarang dengan pasangannya Bapak Marmo. Program mereka dalam kampanye Pilwakot cukup bagus yaitu dengan mengumpulkan pemuda se-kota Semarang untuk diajak bicara mengenai masalah yang ada disekitar mereka, satu persatu Desa beliau kunjungan untuk dapat berinteraksi dan banyak yang merespon dengan adanya pertemuan ini. Ketika itu pertemuan jatuh pada Desa Sekaran, dan ada salah satu dari pemuda yang menanyakan tentang “Apakah Mas Hendy apabila terpilih nanti akan berbuat Korupsi?”, memang pertanyaan ini lugu dan terlihat konyol tapi pertanyaan ini pertanyaan dasar dan harus dijawab oleh beliau. Mas Hendy menjawab yang kurang lebih seperti ini “Untuk Korupsi saya tidak bisa bilang akan Korupsi atau tidak tapi yang jelas saya masih muda anak saya masih kecil-kecil dan saya juga punya usaha sendiri, saya kira kebutuhan saya tidak banyak untuk itu dan sudah cukup untuk keluarga. Kalau untuk korupsi saya rasa saya tidak melakukannya”. Lalu pemuda itu melanjutkan “Bagaimana dengan Nepotisme Mas?”, Mas Hendy menjawab “Jujur itu bisa terjadi, misal dari Tim Sukses saya menitipkan seseorang rekannya, tentu dari saya tidak serta merta langsung mengutamakan atau kasarannya menerimanya. Tentu ada prosedur yang harus dilaksanakan untuk itu”.

Beliau lalu melanjutkan “Dalam Pilwalkot ini saya tidak melakukan apa yang dinamakan Politik uang (membagi-bagi uang untuk memenangkan Pilwalkot/serangan fajar)”, dalam Temu Wicara saat itu beliau juga mengatakan  bahwa seandainya seseorang berhutang untuk memenangkan Pemilu, pasti orang itu akan Korupsi, mengapa? Karena uang hasil hutang terlampau besar dengan Gaji seorang Pemimpin Daerah. Dan otomatis Gaji tersebut tidak dapat menutup hutang mereka, ketika jatuh tempo maka tindakan yang mereka lakukan tak lain hanyalah “KORUPSI”

Ada suatu isu pada Pilkadal Kabupaten Purworejo yang terbilang lucu, para calon yang mencalonkan diri sebagai Bupati Purworejo dengan cara yang biasa tapi luar biasa. Calon Bupati M mengerahkan seluruh hartanya untuk dapat menjabat sebagai Bupati Purworejo setelah harta habis ada isu yang mengatakan kalau Calon M “EDAN” atau gila karena harta terkuras tapi gagal menjabat, Calon Bupati A menggali lubang untuk dapat menjabat sebagai Bupati Purworejo, dan akhirnya terikat hutang sampai ratusan juta. Tak lain mereka menggunakan Politik Uang untuk mendapatkan Jabatan itu, membagikan uang, atribut, dan lainnya tanpa mereka melakukan kontribusi buat masyarakat. Inilah yang dimaksud Prof. Tjip sebagai “Magna Charta of Barbarism”. Apabila contoh dua orang ini menjabat sebagai Bupati Purworejo, hasilnya akan sama seperti Pemimpin-pemimpin terdahulu.

Yang menjadi pertanyaan mengapa mereka mau melakukan hal seperti itu, padahal kehidupan mereka sudah lebih dari cukup mempunyai usaha sendiri, jabatan di Pemerintahan lalu apalagi yang mereka cari? Saya rasa mereka hanya mencari kebanggaan karena telah menjadi Pemimpin Daerah atau kepala daerah tersebut, mereka hanya ingin disanjung disebut namanya sebagai Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Walikota dan Bapak-Bapak yang lainnya.

Kepala daerah haruslah menjalankan kepemimpinannya dengan hati nurani mereka seperti mereka melayani keluarganya. Uraian diatas menjelaskan apabila mereka hanya ingin menjabat saja hanya ingin mencari kebanggaan niscaya Daerah tersebut tidak akan maju, tidak akan terhindar dengan korupsi dan kroninya. 

 

Sat, 5 Mar 2011 @01:13


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 0+3+5



RSS Feed

Copyright © 2017 budi dkk (085225529893) · All Rights Reserved