Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Konversi Minyak Tanah Ke GAS Sebuah Kebijakan Hukum Biasa Ataukah Sebuah Konspirasi Pemusnah Massal.

 

“Konversi Minyak Tanah ke GAS”

Sebuah Kebijakan Hukum biasa ataukah Sebuah Konspirasi Pemusnah Massal.

 

Polemik serasa kata yang “pas” untuk menyebutkan langkah-langkah Kontroversi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mereka sahkan. Kebijakan-kebijakan yang muncul saat ini merupakan alih dari kepentingan golongan semata. Berita lama yang masih menghangat seperti Century yang tak berujung dan Konversi Minyak Tanah ke GAS yang serasa menguap ditutupi MEDIA.

Sejenak berpikir apakah sebuah kebijakan terutama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan buah pikir kepentingan golongan yang mengesampingkan kemaslahatan rakyat. Sebenarnya apakah maksud dari kebijakan ini. Salah satu kasus yang akan dibicarakan adalah konversi minyak tanah ke GAS, apakah sebuah Kebijakan Hukum biasa karena menanggapi isu dunia tentang Kelangkaan BBM ataukah sebuah Konspirasi Pemusnah Massal karena ketidakmampuan Pemerintah dalam menangani masalah yang tak kunjung usai seperti kemiskinan, jumlah penduduk, jumlah pengangguran dsb. Apakah untuk mengurangi masalah yang tak terentaskan tersebut, maka digunakanlah system penyebaran tabung LPG berlogo SNI diseluruh Indonesia dengan sasaran “Rakyat miskin”.   

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tt pemerintahan organisasi, dsb)1. Kebijakan tak lain adalah sebuah perwujudan tindakan yang dilakukan pemerintah yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Yang seharusnya kebijakan itu benar-benar diciptakan untuk kemaslahatan Rakyat. Kebijakan harus berupa keputusan mendalam hasil buah pikir Individu-individu yang meninggalkan kepentingan golongan. Jadi disini pemikiran Dialektis kaum intelektual pure wakil dari rakyat yang pro rakyat diperlukan, sehingga kebijakan tersebut tepat sasaran dan tidak hanya mengatasi masalah pada waktu yang sempit melainkan waktu jangka panjang sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia pada Pembukaan UUD 1945 alinea IV karena ini adalah harga mati.

Konversi Minyak Tanah ke GAS ditinjau dari isu global mengenai kelangkaan BBM. Disinilah pemerintah berwenang untuk mengambil keputusan dalam menanggapi isu global untuk kemudian dijalankan oleh birokrasi sebagai fungsi eksekutif yaitu pelaksana kebijakan. Ada sebuah benang merah yang terhubung antara kebudayaan birokrat korup dengan kasus ledakan tabung LPG yang dalam tulisan ini disebut dengan istilah “konspirasi”. Jika kebijakan konversi ini dianggap sebagai kebijakan hukum biasa adalah tepat karena isu yang beredar sekarang ini bahwa minyak bumi sebagai SDA (Sumber Daya Alam) kian menipis dan diperkirakan oleh peneliti akan habis beberapa puluh tahun lagi, dari isu tersebut pemerintah kemudian membuat kebijakan untuk mengganti fungsi minyak terutama Minyak Tanah sebagai keperluan sehari-hari digantikan dengan gas untuk keperluan memasak dan lain sebagainya. Tapi mengapa kebijakan yang ditujukan untuk Rakyat seakan malah menjadi bumerang bagi rakyat.

Adanya kasus tabung LPG yang berkarat sudah expired yang memicu terjadinya ledakan tabung, ya akhirnya kasus kematian yang disebabkan ledakan tabung gas LPG tersebar diseluruh pelosok Indonesia dan tidak cuma 1 sampai 2 orang yang meninggal tapi hampir ratus, sasarannya tak lain adalah rakyat miskin.

 Kabid Penum Mabes Polri Kombes Marwoto Soeto menjelaskan “sudah ada 259 kasus ledakan gas tiga kilogram sepanjang tahun 2010, dan paling banyak terjadi di Pulau Jawa”, dan saat ini Polri belum bisa menentukan pihak yang paling bertanggung jawab atas rentetan tragedi ledakan tabung gas LPG ukuran tiga kilogram milik Pertamina. Dan sampai saat ini masih banyak kasus yang terjadi akibat ledakan tabung GAS, yang belum terpantau media.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah pemerintah tidak melaksanakan kebijakan ini dengan serius? Apakah pemerintah belum siap menanggapi isu global ini? Apakah rakyat terlalu bodoh untuk menggunakan Kompor dan Tabung Gas yang disubsidi oleh pemerintah ataukah ini sebuah atau salah satu konspirasi untuk menanggulangi kemiskinan dengan dalih kebijakan konversi minyak ke GAS?. Hanya mereka dan Allah SWT lah yang tahu.

 

 

Fri, 25 Feb 2011 @10:36


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 4+6+3



RSS Feed

Copyright © 2017 budi dkk (085225529893) · All Rights Reserved