Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

MENINJAU KEMBALI PENGADILAN PAJAK DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN

BAB 1

PENDAHULUAN

 

1.1  Latar Belakang

Pajak adalah salah satu iuran rakyat yang dipungut oleh Negara. Pajak ini pula dijadikan sebagai pendapatan Negara selain Bea dan Cukai dan beberapa pendapatan Negara bukan pajak lainnya. Banyak kasus yang terjadi di sektor pajak mulai dari hal yang kecil seperti Keberatan yang diajukan wajib pajak sampai kasus yang paling hangat dan kontroversial yaitu kasus Gayus Tambunan. Sektor-sektor dalam pajak adalah sektor yang paling urgen untuk melakukan tindak criminal karena menyangkut keuangan Negara. Tapi kita tidak membicarakan tentang kasus diatas, kita coba untuk fokus kepada kedudukan Pengadilan Pajak dalam tatanan kekuasaan kehakiman. Kita tahu bahwa Pengadilan Pajak adalah Peradilan tingkat banding setelah wajib pajak tidak puas dengan keputusan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk kekuasaan kehakiman diatur pada pasal 24 UUD 1945. Ayat (2) pasal tersebut berbunyi : “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, yang diatur dalam peraturan pelaksanaan UU nomor 16 tahun 2009 menyatakan bahwa terdapat 4 pengadilan di bawah MA yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan TUN dan Pengadilan Militer yang masing-masing diatur oleh Undang-Undang tersendiri. Kedudukan Pengadilan Pajak disini masih ambigu, sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2002, pasal 2 mengatakan bahwa “pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak”, sedangkan pada kekuasaan kehakiman hanya terdapat empat pengadilan yang tercantum pada pasal … UU nomor 16 tahun 2009 disini terjadi ketidak sinkronan.

Faktanya sejak berdirinya Pengadilan Pajak tahun 2006-2007, PTUN sudah tidak menangani sengketa pajak (wawancara Hakim PTUN, Bpk. Herry Abduh). dan apabila Pengadilan Pajak masuk dalam kekuasaan kehakiman seharusnya PTUN mau menerima dan menangani sengketa pajak sebagai Peradilan Khusus, seperti halnya Pengadilan Tipikor, Pengadilan Anak dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri. Diterangkan pada pasal 4 (1) UU nomor 14 tahun 2002, mengatakan bahwa “sidang pengadilan pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain”, juga dijelaskan dalam UU Pengadilan Pajak pasal tersebut :

“pada hakikatnya tempat sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya. Namun, dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan Sengketa Pajak tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”

 

  Dari uraian latar belakang diatas akan sangat menarik jika kita bahas dan teliti lebih lanjut untuk mencari dimana seharusnya porsi Pengadilan Pajak itu berada. Maka dari itu penulis ingin mencoba mencari porsi tersebut dalam sebuah Karya Ilmiah yang berjudul “MENINJAU KEMBALI KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN”. Sehingga penulis berharap dari tulisan ini adalah sebagai jalan keluar atau pencerah bagi para rekan-rekan aktifis hukum, dan para ahli hukum dimana letak Pengadilan Pajak yang seharusnya.

 

1.2  Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan hokum sebagai berikut :

(1)   Bagaimana Posisi yang Ideal untuk Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 dan Peraturan Pelaksanaan lainnya yang berkaitan?

(2)   Seperti apa kedudukan Pengadilan Pajak di berbagai Negara jika dikaitkan dengan kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia?

1.3  Tujuan Masalah

Dari uraian rumusan masalah diatas dapat diambil tujuan masalah tersebut sebagai berikut :

(1)   Untuk mencari Posisi yang Ideal untuk Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 dan Peraturan Pelaksanaan lainnya yang berkaitan.

(2)   Untuk membandingkan kedudukan Pengadilan Pajak di berbagai Negara dengan kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

 

2.1. Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman

Di Negara Republik Indonesia kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 1945 pasal 24, 24 A, pasal 24 B, pasal 24 C dan pasal 25. Pasal 24 ayat (2) berbunyi : “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dan masing-masing peradilan diatur dalam peraturan pelaksana tersendiri ditegaskan pada pasal 24 ayat (3) berbunyi : “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.

Peraturan Pelaksana kekuasaan kehakiman dapat dilihat pada keterangan dibawah ini :

(1)         Kekuasaan kehakiman itu sendiri diatur dalam UU nomor 48 tahun 2009;

(2)         Mahkamah Agung diatur dalam UU nomor 14 tahun 1985 jo. UU nomor 5 tahun 2004;

(3)         Peradilan umum diatur pada UU nomor 2 tahun 1986 jo. UU nomor 8 tahun 2004;

(4)         Peradilan Agama diatur dalam UU nomor 7 tahun 1989;

(5)         Peradila Militer diatur dalam UU nomor 31 tahun 1997;

(6)         Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam UU nomor 5 tahun 1986 jo. UU nomor 51 tahun 2009.

2.2. Pengertian peradilan dan pengadilan

Banyak yang salah mengartikan antara Peradilan dan Pengadilan, maka dari itu dicantumkan beberapa pengertian para ahli tentang perbedaan antara peradilan dan pengadilan sebagai berikut.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa peradilan selalu berkaitan dengan pengadilan. Pengadilan bukan semata-mata badan saja. Akan tetapi, terkaita dengan pengertian yang abstrak, yaitu memberikan keadilan. Jadi, pengertian pengadilan sudah tercakup didalamnya. Artinya, peradilan berfungsi untuk memberikan keadilan. (Wiratni 2006 : 23)

Selanjutnya, Sjachran Basah berpendapat bahwa “penggunaan istilah pengadilan ditujukan pada badan atau wadah yang memberikan pengadilan, sedangkan peradilan ditujukan terhadap proses untuk memberikan keadilan dalam rangka penegakan hokum atau “het rechtspreken”. Jadi, pengadilan bukan satu – satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan”. (Basah 1978 : 23-24)

2.3. Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Sudah jelas terdefinisikan dalam UU No. 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum perpajakan yang sering disingkat KUP. Di dalamnya memutuskan pembentukan pengadilan pajak yang tak lain fungsinya sebagai badan peradilan bagi para wajib pajak jika ingin melayangkan permohonan keberatan dalam sengketa pajak.

Memang jika ditinjau dari fungsinya Pengadilan Pajak disambut positif oleh para wajib pajak karena para wajib pajak berharap gugatan pemohonan keberatan dalam sengketa pajak dapat masuk dengan semestinya. Walaupun pembentukan badan peradilan pajak ini sudah disambut baik oleh para wajib pajak tetapi kedudukannya masih sangat ambigu jika di tinjau dari pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen ketiga memang sangat bertentangan jika ditinjau dari kedudukan umumnya dengan UU No. 16 tahun 2000. dalam pasal 24 (2) UUD 1945 amandemen ketiga disebutkan bahwa badan peradilan yang ada didalamnya hanya ada 4 badan, yaitu : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan PTUN.

“Adapun bila ditinjau dari karakteristik dan persoalan substansi sengketa yang diselesaikan pengadilan pajak mengandung unsure public. Maka, dikaitkan dengan perundang-undangan di atas bahwa kategori karakteristik dan substansi sengketa akan lebih baik tepat bila pengadilan pajak ditempatkan sebagai khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”. (Wiratni 2006 : 46)

Diperkuat lagi dalam penelitian secara komprehensif oleh Mahdi Effendi, kandidat Doktor bidang hokum. “ia menyarankan bahwa kedudukan Pengadilan Pajak seharusnya berada di salah satu bagian Pengadilan Tata Usaha Negara”. (wiratni 2006 : 46)

 

 

BAB 3

PEMBAHASAN

 

Telah di uraikan secara singkat diatas mengenai ketimpangan Pengadilan Pajak dalam kedudukannya di Sistem Peradilan Indonesia atau pada Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Yang memang pada dasarnya hal ini sangat membingungkan, apakah Pengadilan Pajak harus ditempatkan pada Peradilan Tata Usaha Negara seperti halnya Peradilan Khusus yang biasa ditangani oleh Pengadilan Negeri sebagai pelaku Peradilan Umum pada Kekuasaan Kehakiman, ataukah berdiri sendiri sebagai Badan Peradilan yang Independen dibawah Mahkamah Agung.

Walaupun dalam pasal 9A (1) UU nomor 51 tahun 2009 yang berbunyi “di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khususyang di atur dengan undang-undang” dan penjelasan dari pasal tersebut adalah “pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak” sudah menjelaskan mengenai kedudukan dari pengadilan pajak, akan tetapi untuk UU nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak ada pasal yang menjelaskan Peradilan Pajak berada di bawah naungan PTUN seperti halnya peradilan khusus pada Pengadilan Negeri, hanya menjelaskan Pengadilan Pajak melaksanakan kekuasaan kehakiman pasal 2 UU nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak .

 

3.1  Posisi yang Ideal untuk Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 dan Peraturan Pelaksanaan lainnya yang berkaitan

Sesuai dengan pasal 9A UU nomor 51 tahun 2009, apabila Pengadilan Pajak ditetapkan dalam PTUN, secara otomatis PTUN harus bersedia menangani sengketa pajak. Disamping itu sengketa pajak memiliki ciri-ciri atau karakter yang hampir mirip dengan sengketa TUN. “Adapun bila ditinjau dari karakteristik dan persoalan substansi sengketa yang diselesaikan pengadilan pajak mengandung unsur publik. Maka, dikaitkan dengan perundang-undangan di atas bahwa kategori karakteristik dan substansi sengketa akan lebih baik tepat bila pengadilan pajak ditempatkan sebagai khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”. (Wiratni 2006 : 46)

PTUN merupakan Badan Peradilan yang dibentuk berdasarkan UU nomor 5 tahun 1986 jo. UU nomor 51 tahun 2009, Badan Peradilan ini mempunyai wewenang untuk menyelesaikan Sengketa TUN yang terjadi antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 4 UU nomor 51 tahun 2009 tentang PTUN. “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Sedangkan Badan atau Pejabat TUN didefinisikan oleh Rochmat Soemitro sebagai berikut : “yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN adalah badan (instansi, lembaga) Negara atau pejabat Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan eksekutif berdasarkan peraturan perundang-uindangan”

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu adalah mereka yang memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi urusan pemerintahan (eksekutif) baik di pusat maupun di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan”. (wiratni 2006 : 41)

Uraian diatas mengenai Sengketa TUN dan Badan atau Pejabat TUN diatas jika disamakan dengan pengertian Sengketa Pajak dan Pejabat Pajak yang berwenang akan sama artinya. Kita coba lihat pengertian Sengketa Pajak menurut UU nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Terdapat pada pasal 1 angka (5) UU Pengadilan Pajak berbunyi :

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”

 

Pejabat Pajak adalah pasal 1 angka 1 “pejabat yang berwenang adalah Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dilihat dari pengertian Sengketa TUN dan Sengketa Pajak memiliki banyak persamaan dari segi subjek sengketanya yaitu orang dan badan atau pejabat yang berwenang, baik badan TUN maupun pejabat pajak, dan dilihat dari objeknya yaitu keputusan TUN dan keputusan Perpajakan yang dapat diartikan keputusan ini dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat TUN atau Pajak. Dilihat dari pengertian pejabat TUN dan pejabat pajak persamaannya adalah Badan dan/atau Pejabat yang melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, hal yang membedakan hanyalah cakupan dari Sengketa TUN lebih luas dari Sengketa Pajak yaitu subjek sengketanya, kalau TUN memiliki tiga subjek persengketaan, yang pertama orang; badan perdata; dan pejabat pemerintahan. Sedangkan sengketa pajak memiliki dua subjek persengketaan yang pertama subjek atau wajib pajak; dan yang kedua pejabat pajak.

Keterangan lebih lanjut mengenai dualisme pembinaan ketika penulis melakukan wawancara dengan Hakim PTUN yaitu Bapak Herry Abduh

“Dalam sistem kekuasaan kehakiman, pengadilan Pajak berada di bawah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi, UU Pengadilan Pajak ternyata tidak sepenuhnya berlandaskan pada prinsip satu atap (di bawah MA). Masih sama dengan sistem pada masa orba, sebagaimana diterapkan pada Peradilan Umum, TUN maupun Agama dulu. Ini terlihat dari adanya dualisme pembinaan yang berada di dua lembaga. Lihat Pasal 5 UU Pengadilan Pajak”

 

Pasal 5 UU Pengadilan Pajak sebagai berikut :

 

(1)    Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.

(2)    Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Lebih lanjut Bapak Herry Abduh menambahkan, sebagai berikut : “Hakim-hakimnya pun banyak yang diambilkan dari para mantan pegawai Kemenkeu dengan kedudukan sebagai Hakim ad Hoc. Singkatnya, kekuasaan Kemenkeu dalam bidang perpajakan sangat kuat (kalau tidak mau dikatakan absolut). Dia yang menetapkan besaran pajak, menagih, menangani keberatan, bahkan proses peradilannyapun seolah-olah berada di bawahnya”.

Banyak kerancuan teks pasal yang dianggap penulis tidak linier antara UU PTUN dan UU Pengadilan Pajak sehingga mengganggu pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut mulai dari kedudukan Pengadilan Pajak dan dualisme pembinaan. Sehingga muncul beberapa kewenangan ambigu seperti kekuasaan Kemenkeu dan hakim-hakim ad Hoc-nya.

Untuk menjawab pertanyaan, dimanakah posisi yang Ideal untuk Pengadilan Pajak penulis mempunyai dua alternatif yang dapat kiranya dipertimbangkan oleh Pemerintah. Pertama mendirikan badan peradilan pajak yaitu peradilan pajak secara independen dengan cara mengamandemen UUD pasal 24 (2) dengan mencantumkan pengadilan pajak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang kelima setelah pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama dan PTUN sehingga bunyi pasal 24 (2) menjadi “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, lingkungan peradilan pajak , dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dan UU Pengadilan Pajak perlu direvisi dengan mengganti kalimat pada pasal 5 (2) yang semula berbunyi “pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan” menjadi “pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Menteri Kehakiman ”.

  Alasan mendirikan badan peradilan pajak yang Independen adalah dari segi cakupan subjek sengketa pajak yaitu antara wajib pajak dengan pejabat pajak, yang dapat dipahami disini wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang–Undangan Perpajakan, jika dikaitkan dengan Subjek TUN, wajib pajak ini adalah badan atau orang pribadi yang mempunyai ketentuan-ketentuan khusus yang diatur oleh Peraturan Perundangan-Undangan Perpajakan. Jadi lebih luas Subjek TUN dalam hal cakupannya, dan lebih mengkhususkan Sengketa Pajak yaitu antara Wajib Pajak dengan Pejabat Pajak. Alasan ini diperkuat dengan wawancara dengan Pegawai Dirjen Pajak yaitu Bapak Amin Isnanto “PTUN itu jembatan antara Lembaga/instansi pemerintah dan masyarakat, bisa masalah Surat Keputusan yang mungkin sewenang-wenang sedangkan Pengadilan Pajak  itu mengenai masalah Perpajakan saja. (khusus Pajak)”.

Sedangkan alternatif yang kedua adalah dengan jalan merevisi pasal 2 UU nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang sebelumnya berbunyi “pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melakukan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak”, menjadi “pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melakukan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak yang berada dilingkungan peradilan tata usaha negara ”. Tambahan kalimat pada pasal tersebut berguna untuk menegaskan kedudukan yang seharusnya dari Pengadilan Pajak dan juga sebagai alur linier antara UU nomor 51 tahun 2009 dengan UU Pengadilan Pajak. Dan untuk Pasal 5 UU Pengadilan Pajak mengenai pembinaan agar tidak terjadi dualisme pembinaan sebaiknya pasal tersebut dihapuskan, secara otomatis pembinaan teknis dan organisasi menikuti UU nomor 51 tahun 2009 tentang PTUN; dan/atau jika tidak dihapuskan dapat pula direvisi dengan mengganti kalimat pada pasal 5 (2) yang semula berbunyi “pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan” menjadi “pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Menteri Kehakiman ” hal ini dilakukan agar dihapuskannya dualisme pembinaan.  

3.2  Meninjau Kedudukan Pajak diberbagai Negara dan dikaitkan dengan kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia

Untuk meninjau kedudukan pajak diberbagai negara yang akan kita kaitkan dengan kedudukan pengadilan pajak di indonesia kita akan mengambil beberapa contoh pengadilan pajak disuatu negara. Seperti yang akan kita buat acuan yaitu pengadilan pajak pada negara kanada.

3.2.1        Pengadilan Pajak di Negara Kanada

Atas sengketa pajak yang telah diputuskan di tingkat otoritas pajak, wajib pajak dapat menajukan banding kepada pengadilan pajak (tax court). Tax court di Kanada merupakan lembaga peradilan yang independen dan terpisah dari Kanada customs and revenue agency (CRA) dan departemen lainnya yang terdapat dalam pemerintahan kanada. Pengadilan pajak di kanada bermuara pada supreme court.

Pengadilan pajak memiliki 24 hakim dan 2 prosedur pengajuan atas suatu sengketa pajak. Adapun prosedur tersebut adalah (i) general procedure (prosedur umum) dan (ii) informal procedure (prosedure informal).

Pada dasarnya prosedure informal merupakan prosedur kusus, dimana hanya dapat digunakan apabila :

1.      Jumlah keseluruhan sengketa pajak (tidak termasuk bunga) tidak lebih dari $ 12.000, atau

2.      Jumlah ketetapan sesuai dengan sebsection 152 (I.1) pajak penghasilan tidak lebih dari $ 24.000, atau

3.      Subjek sengketa pajak yang akan dilakukan banding hanyalah jumlah bunga yang dikenakan sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan.

Pada prosedur informal, wajib pajak tidak dapat mengajukan banding kepada federal court of appeal. Berbeda dengan prosedure informal, dalam prosedure umum, apabila wajib pajak tidak merasa puas dengan putusan tax court dapat mengajukan banding kepada federal court of appeal ini dapat dilakukan kasasi kepada supreme court. Pengajuan kasasi kepada supreme court dibatasi hanya terhadap sengketa penerapan peraturan perundang undangan atau atas gabungan antara penerapan peraturan perundang undangan dan fakta pembuktian.

Tabel 2 berikut ini menggambarkan proses penyelesaian sengketa pajak di lembaga yudikatif kanada.

Tabel 2

Penyelesaian Sengketa Pajak di Lembaga Yudikatif Kanada

           
     

Supreme court

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.2.2        Pengadilan Pajak di Negara Belanda

Atas sengketa pajak yang telah diputuskan ditingkat otoritas pajak, wajib pajak dapat mengajukan banding kepada salah satu dari lima pengadilan pajak (tax court) yang ada di belanda. Pada dasarnya, secara teknis, tax court ini merupakan cabang atau bagian dari lima regional court of appeal (gerechtshoven) yang menyidangkan sengketa banding yang berasal dari sembilan belas district court (rechtbanken). Terhadap putusan tax court dapat diajukan banding kepada supreme court (dua dari empat divisi supreme court yang menangani kasus sengketa perpajakan). Dalam kasus penting, “the advocates general” (official adviser) dari supreme court akan memberikan opini sebelum diterbitkannya putusan.

Di belanda, apabila mahkamah agung belanda memenangkan wajib pajak dan ketika otoritas pajak belanda tidak setuju dengan putusan mahkamah agung maka akan mengajukan kasus yang sama kepada mahkamah agung. Akan tetapi, apabila mahkamah agung tetap memenangkan wajib pajak maka otoritas wajib pajak belanda akan merubah ketentuan perpajakannya.

Kata Independen, inilah yang dapat kita jadikan panutan dalam menegaskan posisi atau kedudukan dari Pengadilan Pajak yang ada di Indonesia. Pengadilan Pajak di Negara Kanada adalah Badan Peradilan yang Independen dalam penanganan Sengketa Pajak dan bermuara pada Mahkamah Agung, apabila sistem ini diterapkan di Indonesia akan menjadi barang baru dari sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Hal ini dapat diterapkan dengan menggunakan Alternatif yang pertama dari dua alternatif yang penulis kemukakan di atas yaitu mengamandemen UUD pasal 24 (2) dengan mencantumkan pengadilan pajak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang kelima setelah pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama dan PTUN. Dan UU Pengadilan Pajak direvisi dengan mengganti kalimat pada pasal 5 (2) yang semula berbunyi “pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan” menjadi “pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Menteri Kehakiman ”. Sehingga jelas kedudukan Pengadilan Pajak berada dimana, yaitu termasuk 5 (lima) peradilan yang  melaksanaan kekuasaan kehakiman dan dibawah MA. Dan seperti halnya Pengadilan Pajak di Negara Belanda yang merupakan cabang atau bagian dari lima regional court of appeal (gerechtshoven) yang menyidangkan sengketa banding yang berasal dari sembilan belas district court (rechtbanken), kedudukan Pengadilan Pajak ini dapat diterapkan di Indonesia dengan menggunakan alternatif kedua yang di berikan oleh penulis. Tapi yang menjadi garis besar adalah muara dari proses peradilan ini adalah MA (supreme court), dan apabila wajib pajak dan/atau otoritas pajak (pejabat pajak) tidak puas dengan putusan MA, maka dapat diajukan kasus yang sama.

BAB 4

PENUTUP

 

4.1  Simpulan

Pedapat dari penulis mengenai kedudukan dari Pengadilan Pajak di Indonesia yang masih rancu dan belum tegas, mulai dari teks pasal antara UUD 1945, UU PTUN dan UU Pengadilan Pajak yang dikatakan tidak linier. Mengakibatkan pelaksanaannya yang kurang maksimal, hal ini dapat dipertegas dengan mengamandemen seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan, mungkin dengan cara penggunaan 2 (dua) alternatif yang diberikan oleh penulis. Wawancara kepada informan tentang dualisme pembinaan dan pemilihan Hakim-hakim ad Hoc yang notabene diambil dari mantan pegawai Kemenkeu yang terlihat sangat dominan disini. Hal ini dapat dipertegas dengan mengamandemen UUD 1945, UU PTUN dan UU Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak memang harus berdiri sendiri sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan bermuara pada Mahkamah Agung, diperkuat dengan wawancara dari Pejabat Pajak “Pengadilan Pajak  itu menangani masalah Perpajakan saja. (khusus Pajak)”. Jika dikaitkan dengan kedudukan Pengadilan Pajak di berbagai Negara (Kanada dan Belanda), Pengadilan Pajak di Indonesia memang belum sempurna.

4.2    Saran

Saran penulis kepada pemerintah agar cepat melakukan pembaharuan di Pengadilan Pajak dengan mengamandemen peraturan perundang-undangan yang terkait, dapat juga menggunakan 2 (dua) alternatif yang diberikan oleh Penulis. Amandemen ini berguna untuk mempertegas kedudukan Pengadilan Pajak yang semestinya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Buku :

Wiratni. 2006. Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. Bandung : Aditama

Peraturan :

Pasal 24 (2) Undang-Undang Dasar 1945

UU nomor 51 tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

UU nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Website :

http://www.ortax.com/index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wed, 9 Feb 2011 @22:42


2 Komentar
image

Wed, 26 Oct 2011 @18:05

marina

liat ya kakak

image

Wed, 14 Dec 2011 @05:56

admin

oke deh dedek


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 7+1+6



RSS Feed

Copyright © 2017 budi dkk (085225529893) · All Rights Reserved