Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Online



widget

Traffic

Jam Berapa?



Facebookan Yoooh!!
SLINK

FILSAFAT PAJAK Pajak Sebuah Wacana Ilmu

image

FILSAFAT PAJAK

Pajak Sebuah Wacana Ilmu

 

Memang terlalu berat kiranya saya mencoba untuk membahas soal Filsafat terutama filsafat pajak, tapi yang jadi pertanyaannya adalah apa benar ada filsafat pajak, tiap-tiap disiplin ilmu pasti membahas tentang filsafat dikarenakan filsafat adalah ibu dari segala ilmu pengetahuan. Tapi bagaimana dengan pajak apakah pajak merupakan sebuah disiplin ilmu? Hal ini memang butuh sebuah kajian yang lebih mendalam tentang apakah pajak itu sebuah disiplin ilmu atau tidak? Mari kita coba mengkaji secara sederhana mengenai bagaimana sesuatu itu bisa disebut ilmu.

Syarat-syarat Ilmu ada 4 (empat) yaitu adanya objek; metode; system dan berlaku universal. Lalu apakah Pajak merupakan suatu ilmu? Jika dikaitkan dengan 4 syarat ilmu tersebut. Padahal realitanya belum ada mata kuliah tentang Ilmu Pajak, namun Pajak selalu disandingkan dengan keilmuan lainnya, seperti Hukum yang kemudian melahirkan Hukum Pajak atau buku-buku dari Prof Mardiasmo tentang perpajakan yang berdiri sendiri akan tetapi hal tersebut tidak bisa dipelajari secara ilmiah seperti hal nya disiplin ilmu lain. Maka dari itu Pajak dalam kajiannya selalu disandingkan dengan disiplin ilmu lain terutama ilmu Hukum.

Namun bisa kah Pajak sendiri menjadi sebuah ilmu, jika dikaitkan dengan 4 syarat ilmu diatas. Sebenarnya saya tidak berkompeten dibidang ini tapi saya ingin mencoba berdiskusi dengan beberapa pembaca mengenai Pajak sebagai sebuah ilmu sebelum kita membahas tentang Filsafatnya.

 

Objek dalam Pajak

Bisa kita mengatakan pada umumnya bahwa objek pajak adalah berbeda-beda, Pajak Penghasilan Objek Pajak nya adalah Penghasilan; Pajak Pertambahan Nilai objek pajaknya adalah pertambahan nilai barang dan jasa atau barang dan jasa atau beberapa barang yang dikategorikan sebagai barang mewah; atau bisa juga kendaraan bermotor jika Pajak Kendaraan Bermotor dan sebagainya, jadi objek pajak pada rana ini berbeda-beda sesuai bidang perpajakannya.

Akan tetapi bukan itu sebenarnya esensinya, Objek Pajak pada hal ini adalah berkaitan dengan Objek sebuah ilmu tentang Pajak, harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam, Objek ini bisa berwujud atau tidak berwujud. Dalam mengkaji objek, yang dicari adalah kebenaran, yakni persesuaian antara tahu dengan objek, sehingga disebut kebenaran objektif; bukan subjektif berdasarkan subjek peneliti atau subjek penunjang penelitian.[1]

Jadi objek pajak disini bukan sebatas, penghasilan, barang dan jasa, barang mewah, kendaraan bermotor atau lain sebagainya, namun Objek Pajak disini mencakup semua unsur tersebut. Bisa dikatakan jika objek pajak adalah sesuatu yang ada atau sebenarnya ada namun butuh kajian lebih lanjut, dimana objek tersebut berkenaan dengan nilai ekonomis.

 

Metode dalam Pajak

Syarat ilmu kedua adalah metode, Metodis berasal dari bahasa Yunani “Metodos” yang artinya: cara, jalan. Metodis artinya metode tertentu yang dipakai dan biasanya merujuk kepada sebuah metode ilmiah. Usaha yang telah dilakukan agar dapat meminimalisasi segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam hal yang menyimpang dari hal mencari sebuah kebenaran. Resiko yang harus di tanggung yakni untuk menjamin kepastian kebenaran.[2]

Apa metode pajak dalam mencari atau mengkaji sebuah kebenaran, metode apa yang dicari oleh pajak untuk mencapai kebenaran, lalu kebenaran seperti apa yang ingin dicapai. Mungkin kita menguraikan sedikit pengertian Pajak oleh para ahli, sebagai berikut :

  1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Pajak merupakan iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai gunakan untuk membiayai kebutuhan negara.
  2. Prof. Dr. PJA Andriani Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak dapat memperole imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan negara.
  3. Prof. Dr. MJH. Smeeths

Pajak merupakan sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.[3]

Metodis berarti dalam proses menemukan dan mengolah pengetahuan menggunakan metode tertentu, tidak serampangan. Sistematis berarti dalam usaha menemukan kebenaran dan menjabarkan pengetahuan yang diperoleh, menggunakan langkah-langkah tertentu yang teratur dan terarah sehingga menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Koheren berarti setiap bagian dari jabaran ilmu pengetahuan itu merupakan rangkaian yang saling terkait dan berkesesuaian (konsisten).[4]

Setelah diberikan penjelasan mengenai definisi pajak dan definisi Metode apa yang bisa diambil dari penjelasan diatas, kembali lagi ke pertanyaan. Apa metode pajak dalam mencari atau mengkaji sebuah kebenaran, metode apa yang dicari oleh pajak untuk mencapai kebenaran, lalu kebenaran seperti apa yang ingin dicapai. Pajak berkaitan dengan iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan, untuk membiayai kebutuhan Negara. Lalu kebutuhan Negara seperti apa?

Sumber dana APBN dan APBD tiap tahun di Indonesia +/- 80 persen berasal dari Pajak dan sedikit dari Hibah, maka dari itu Negara mesti mencari cara agar APBN dan APBD ini cukup untuk membiayai Negara dan rakyatnya. Saat ini di Indonesia, iuran atau pungutan masyarakat kepada Negara inilah yang masih menjadi primadona bagi APBN dan APBD di Negara kita. Lalu bagaimana cara menggenjot target Pajak agar dapat memenuhi keberlangsungan Negara Indonesia. Hal ini dapat dilakukan penelitian melalui berbagai macam metode ilmiah.

Perpajakan masuk dalam ranah Sosial karena menyangkut kegojalan masyarakat dalam memberikan penghidupan bagi Negara namun tidak secara langsung mendapatkan prestasi atau timbal baliknya. Pemikiran Sosial tidak dapat disamakan dengan para pemikir eksak yang dalam arti berkutat pada angka-angka saja, namun menurut pemikir sosial angka-angka tersebut dapat berubah tiap detik nya, apakah wajib pajak dapat menerima dan membayar pajak sesuai dengan realita yang harus dibayarkan, mengingat prinsip self assesment diterapkan dalam sistem perpajakan kita.

Sebuah kebenaran bersifat subjektif karena masing-masing subjek punya nilai kebenarannya masing-masing, lalu bagaimana nilai kebenaran dapat berlaku objektif yaitu apabila beberapa kebenaran subjektif memiliki makna yang sama lalu membuat kesepakatan yang memiliki nilai kebenaran yang satu, maka ketika itulah kebenaran dapat bersifat objektif. Kebenaran dalam bidang perpajakan secara garis besar adalah iuran dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Negara.

Namun diluar dari hal tersebut, Perpajakan memiliki metode untuk dapat mencari sebuah kebenaran tentang berbagai hal fenomena sosial di masyarakat. Jadi kesimpulannya Pajak memenuhi syarat keilmuan yang kedua mengenai Metode sebagai alat untuk mencapai sebuah kebenaran.

 

System dalam Perpajakan

Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut.[5]

Sistem adalah hubungan secara fugsional dan konsisten antara bagian-bagian yang terkandung dalam suatu hal atau barang sehingga merupakan satu kesatuan utuh.[6] Lalu dari penjelasan diatas apakah system yang dikenal dalam pepajakan merupakan system yang dimaksud? Yang bertujuan untuk mendapatkan suatu realitas kebenaran. Dalam perpajakan dikenal dengan beberbagai macam system, seperti Self Assasement System, Official Assasement System, Withholding System yang ketiganya ini masuk kedalam system pemungutan pajak. Nah, apakah ketiga system pemungutan pajak tersebut disebut dengan system yang dimaksud?

Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu : tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik serta lingkungan. Kita coba sedikit menganalisis apakah system diatas mengandung elemen yang dibutuhkan oleh system dalam sebuah ilmu.

1.Tujuan

Yang dimaksud adalah sebuah pencapaian yang mesti didapatkan, maka dari itu tujuan harus jelas, apakah Cuma satu atau beberapa tujuan. Nah system pemungutan diatas hendaklah memiliki tujuan. Lalu apa tujuan yang hendak dicapai, tentunya tunjuan dari dibentuknya system tersebut adalah untuk memudahkan wajib pajak untuk dapat menyetorkan pajak terutang. Berarti jelas, ketiga system diatas memiliki tujuan.

2. Masukan

Yang pasti dalam system tersebut ada bahan-bahan yang selanjutnya dapat diproses, entah bahan yang datang dari dalam atau dari luar intinya segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Mengapa ketiga system pemungutan pajak tersebut dibentuk, ada beberapa masukan baik dari luar seperti mengambil sample system perpajakan diluar negeri dan masukan dari dalam dapat berupa analisis-analisis atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan.

3. Proses

Dari bahan-bahan tersebut kemudian diolah sedemikian rupa, pada bagian inilah terbentuk sebuah transformasi, bagian yang melakukan perubahandari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai.

4. Keluaran

Merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya. Dalam system perpajakan, keluaran dapat berupa pelaporan dan penyetoran pajak sebagai kewajiban dari wajib pajak.

5. Batas

Yang disebut batas (boundary) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem (lingkungan).[7] Begitu juga dengan system perpajakan yang ada, seorang fiskus tidak dapat menentukan berapa besar penghasilan bruto dari masing-masing wajib pajak, melainkan wajib pajak sendiri berapa besar penghasilan bruto dan berapa besar pajak yang harus disetorkan.

6. Mekanisme pengendalian dan Umpan balik

Mekanisme pengendalian (control mechanism) diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (feedback), yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.[8]
7. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada diluar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugikan tentu saja harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem, sedangkan yang menguntungkan tetap harus terus dijaga, karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem.[9]

Nampaklah bahwa perpajakan memiliki system dengan elemen-elemen yang diisyaratkan sebagai sebuah system dalam ilmu. Melalui penjelasan diatas system perpajakan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sebelum wajib pajak menentukkan sendiri berapa pajak yang harus dibayarkan, pemerintah telah menentukkan tariff yang harus dibayar oleh wajib pajak, walaupun sekrang system official masih diterapkan dalam system perpajakan Negara kita tapi pengenaan tarifnya begitu disesuaikan, hal ini pulalah yang dimaksud dengan pajak memiliki fungsi mengatur.

 

Universal atau berlaku umum

Ilmu pengetahuan harus bersifat universal, maksudnya adalah kebenaran yang disajikan dalam ilmu pengetahuan harus berlaku secara umum dan diterima di semua institusi pendidikan. Sifat universal ini selain bertujuan untuk mempermudah dalam pembelajaran juga agar tercipta suatu keseragaman. Sehingga kebenaran yang diungkapkan dapat di terima diseluruh pelosok dunia.[10]

Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum (tidak bersifat tertentu). Contoh: semua segitiga bersudut 180º. Karenanya universal merupakan syarat ilmu yang keempat. Belakangan ilmu-ilmu sosial menyadari kadar ke-umum-an (universal) yang dikandungnya berbeda dengan ilmu-ilmu alam mengingat objeknya adalah tindakan manusia. Karena itu untuk mencapai tingkat universalitas dalam ilmu-ilmu sosial, harus tersedia konteks dan tertentu pula.[11]

Lalu apakah pajak juga berlaku universal sebagai syarat keempat agar dapat dikatakan sebuah ilmu? Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 kurang lebih berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur oleh undang-undang. Dapat dicermati ada kalimat bersifat memaksa, seperti kita ketahui jika seseorang dipaksa untuk melakukan sesuatu maka secara naluri orang tersebut akan menolak atau melawan agar paksaan tersebut dapat dihentikan. Sifat pajak juga seperti itu, dikenakan oleh wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai penanggung pajak untuk melakukan pembayaran walau system yang digunakan adalah self assasement namun pemaksaan untuk membayar pajak sangat tersirat. Nah apakah kemudian pajak ini dapat diterima secara universal oleh masyarakat terutama wajib pajak.

Jawabannya adalah dapat, walaupun banyak keluhan yang terjadi namun pada dasarnya mereka sadar bahwa pajak itu sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, para wajib pajak sadar bahwa Negara ini tidak akan bisa hidup tanpa pajak dari mereka. Walau kesadaran tersebut tidak bisa serta merta terlihat karena ada banyaknya factor yang terjadi baik dari fiskus sendiri maupun dari wajib pajak sendiri.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat, hingga Jumat (31/3) malam, jumlah wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2016 telah mencapai 9,01 juta WP atau tumbuh sekitar 4,6 persen dari periode yang sama tahun lalu, 8,6 juta.[12] Yang artinya dari jumlah wajib pajak yang melaporkan dapat disinyalir bahwa wajib pajak dapat menerima pajak secara universal.

 

 

Pajak adalah Sebuah Ilmu

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sebuah ilmu karena syarat dari sebuah ilmu, yaitu objektif bahwa pajak mempunyai objek yaitu salah satunya penghasilan; ada sebuah metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau tercapainya target APBN atau APBD; System, dalam pelaksanaan pemungutan perpajakan di Indonesia memiliki tiga system pemungutan dan yang terakhir adalah universal atau berlaku umum bahwa pajak itu sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, para wajib pajak sadar bahwa Negara ini tidak akan bisa hidup tanpa pajak. Maka cukuplah pajak disebut ilmu dan dapat bersanding dengan bidang ilmu-bidang ilmu yang lain. 

 


[1] http://ngelmu.weebly.com/syarat-syarat-ilmu.html

[2] http://www.gurupendidikan.co.id/13-pengertian-dan-syarat-ilmu-pengetahuan-terlengkap-menurut-para-ahli/

[3] http://woocara.blogspot.com/2015/12/pengertian-pajak-dan-unsur-unsur-pajak.html#ixzz52j8Lo9DY

[4] https://file2shared.wordpress.com/ilmu-pengetahuan-metode-ilmiah-dan-penelitian-ilmiah/

[5] https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem

[6] http://nengindriyani.blogspot.co.id/2016/12/sistem-dalam-ilmu-pengetahuan.html

[7] https://anatasyagabrilea.wordpress.com/2016/11/03/elemen-sistem-dan-karakteristik-sistem/

[8] https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem

[9] ibid

[10] https://brainly.co.id/tugas/11843621

[11] https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu

[12] Dilansir oleh https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170402035743-78-204324/wajib-pajak-yang-lapor-spt-tembus-9-juta-orang

Mon, 16 Apr 2018 @17:10


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar



RSS Feed

Copyright © 2019 budi dkk (085225529893) · All Rights Reserved