Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?

Online



widget

Traffic

Jam Berapa?



Facebookan Yoooh!!
SLINK

EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PERTIMBANGAN HAKIM

image

EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PERTIMBANGAN HAKIM

Oleh : Budi Cesar

 

Apabila kita berbicara Hukum kita akan terbayang pada beberapa tokoh seperti Plato, Aristoteles, sepasang guru dan murid dengan Teori Hukum Alamnya, Van Vollen Hoven, Hans Kelsen dengan Teori Hukum Murninya, George Jellenick biasa disebut Bapak Tata Negara, August Comte yang disebut sebagai Bapak Hukum Modern karena dari beliaulah terciptanya sebuah Hukum Positif dan beberapa punggawa Hukum lokal seperti Mr Soepomo yang mencetuskan Teori Hukum Integralistik, Satjipta Rahardja atau biasa kita panggil Prof Tjip yang terkenal dengan teorinya bernama Hukum Progresif serta penulis dua buku yang menurut saya fenomenal dikalangan penegak hukum seperti Jaksa, Hakim mungkin juga Advokat sebagai pegangan mereka untuk beracara, Yahya Harahap dan beberapa tokoh hukum lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu.

Dari merekalah kita mempelajari Teori-teori Hukum, dari Teori Hukum Alam (Klasik) sampai Teori Hukum Modern. Nah bagaimana dengan Negera Indonesia sendiri, kalau kita berbicara Negara ini, menurut saya kita juga harus sedikit menilik kebelakang tentang terbentuknya Negara Indonesia. Sedangkan syarat terbentuknya suatu Negara ada dua, yaitu syarat pokok dan syarat tambahan, syarat pokok sendiri terdiri dari adanya rakyat, adanya wilayah dan adanya pemerintahan yang berdaulat, dan untuk syarat tambahannya adalah adanya pengakuan dari Negara lain.

Kala itu Negara Indonesia telah memenuhi kedua syarat itu, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 Presiden Soekarno-Hatta sebagai wakilnya memproklamirkan kemerdekaan Negara Indonesia, ditambah dengan dukungan dari Negara Mesir, Palestina dan India yang mengakui kedaulatan Indonesia disaat Negara Indonesia sedang mengalami krisis kedaulatan, setelah Belanda bercokol kurang lebih 3,5 abad kemudian digantikan Jepang yang berusaha mengambil alih kedaulatan Indonesia, silih berganti perjanjian dilalui oleh Pemerintahan yang baru seumur jagung ini dari Linggarjati, Roem Royen sampai dengan Konferensi Meja Bundar, mengakibatkan beberapa kali Indonesia memindahkan Pusat Pemerintahan dari Jakarta, Bukit Tinggi sampai pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Agresi Militer Belanda juga menggugurkan banyak pejuang, tapi inilah masa transisi yang banyak dialami oleh Negara-negara lain seperti Amerika yang terlepas dari Inggris dan butuh waktu yang tak singkat untuk seorang George Washington menjadi Presiden pertama Amerika Serikat.

Ada yang menarik dari syarat terbentuknya Negara, yaitu pada “adanya pemerintahan yang berdaulat”, didalam pemerintahan inilah ada lembaga-lembaga yang berfungsi untuk membuat peraturan-peraturan Hukum, peraturan yang cocok untuk diterapkan pada Negara yang baru terlahir tersebut. Saat sebelum kemerdekaan itulah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan yang dipergunakan untuk menggodok dasar-dasar hukum dari Negara Indonesia yang multi-etnik. Dari perumusan Ideologi Pancasila sampai Undang-undang Dasar yang mengalami perubahan guna menyesuaikan model system pemerintahan seperti apa yang cocok untuk diterapkan di Negara ini.

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtstaat) dan bukan berdasarkan pada kekuasaan belaka (Machtstaat) yang diatur jelas didalam Pasal 1 (3), yang dapat kita artikan bahwa Hukum adalah diatas segalanya, tetapi hukum yang seperti apa, tentunya seperti istilah yang sering kita dengan dari Alm. Prof Tjip yaitu Hukum yang memanusiakan Manusia yang berarti Hukum untuk Manusia bukan sebaliknya, Manusia untuk Hukum, Hukum yang menentramkan.

Memaknai Hukum Secara Luas

Prof Mochtar Kusumaatmadja, memberikan definisi Hukum adalah semua kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.

Sedangkan Utrecht mengatakan, bahwa hukum adalah suatu himpunan peraturan yang didalamnya berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran terhadap pedoman hidup itu bisa menimbulkan tindakan dari pemerintah dalam suatu Negara atau lembaga.

Secara garis besar Hukum dapat diartikan sebagai serangkaian aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, baik mengikat kedalam maupun keluar yang mengatur hajat hidup orang banyak sehingga terwujudnya sebuah ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat.

Dari definisi yang ada diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Hukum itu apa yang ada dalam masyarakat yang kemudian dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat sehingga terciptanya suatu tata tertib. Contohnya hal yang paling kecil seperti tata tertib yang diberlakukan dilingkungan masyarakat tertentu yang kemudian dipatuhi sebagai suatu aturan,  kebiasaan-kebiasan yang ada di masyarakat yang diyakini sebagai aturan yang hidup sehingga menjadikan ciri khas pada masyarakat tersebut sampai sesuatu yang besar seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dipatuhi dan dilaksanakan disuatu Negara. 

Bahkan pada ranah perjanjian antara dua belah pihak yang melakukan perikatan untuk kepentingan jual-beli atau sewa menyewa atau berdagang disitu pula juga terdapat Hukum yang masih hidup yang hanya mengikat dua orang yang melakukan perikatan (Pacta Sunservanda). Maka dari itu segala lini kehidupan terdapat Hukum yang melekat erat, bahwa pada dasarnya setiap individu merupakan Subjek Hukum.

Deskripsi diatas kemudian dapat menggambarkan bahwa sebenarnya Hukum ada karena adanya Manusia, yang kemudian manusia-manusia tersebut berkoloni membentuk suatu kelompok-kelompok kecil, kesepakatan-kesepakatan berkoloni membentuk suatu kelompok ini merupakan perbuatan Hukum yang dilakukan oleh manusia-manusia. Semakin komplek manusia dalam suatu kelompok atau suatu masyarakat dibutuhkan juga keberagaman Hukum, yang mengatur tiap bidang, kemudian C.S.T Kansil membagi Hukum berdasarkan isinya menjadi 2 (dua), yaitu hukum privat dan hukum publik.

Hukum privat adalah hukum yg mengatur hubungan antara orang-perorang atau dua orang atau lebih (Hukum Perdata), Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya (Hukum Pidana). Tak hanya itu terdapat juga Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang mengatur jalannya roda pemerintahan dan Hukum Adat sebagai sebuah kearifan lokal yang melekat pada masyarakat Adat.  

 

Konsep Hukum yang hidup didalam Masyarakat

Berbicara mengenai Konsep berarti kita berbicara mengenai ide atau pikiran, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Konsep diartikan sebagai rancangan, ide atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa konkret; gambaran mental dari objek, proses atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Berarti Konsep Hukum dapat digambarkan sebagai sebuah ide pemikiran Hukum, yang hidup didalam Masyarakat yang bertujuan untuk mencapai sebuah kepatutan, kepatuhan dan mewujudkan ketertiban.

Sekurang-kurangnya, ada 6 (enam) konsep tentang apa yang disebut hukum sebagaimana yang dipetakan oleh Soetandyo Wignyosoebroto, dari konsep hukum yang paling abstrak sampai pada yang paling konkret, sebagai berikut :

  1. Konsep hukum dimaknakan sebagai ide tentang kebaikan dan keindahan (Plato). Tipe Kajiannya adalah Filsafat Hukum;
  2. Konsep Hukum sebagai asas-asas keadilan yang dipercaya secara kodrati dan berlaku universal. Pelopor konsep hukum ini kemudian dikenal telah mengembangkan aliran hukum alam (Hugo de Groot). Tipe kajiannya adalah Filsafat Hukum;
  3. Konsep hukum sebagai perspektif yang dihasilkan sebagai produk legislasi suatu badan politik dalam suatu kekuasaan nasional yang disebut legislative (hukum in abstracto). Hukum dalam bentuk undang-undang sebagai satu-satunya hukum dalam kehidupan nasional yang ditaati, dan mengatasi norma social dalam kehidupan masyarakat (legal positivit-kaum legis);
  4. Kosep hukum sebagai produk proses yudisial yang terwujud dari putusan hakim di Pengadilan (hukum in concreto). Tipe kajiannya American Sociological Jurisprudence;
  5. Konsep hukum sebagai manifestasi dalam waktu keteraturan perilaku warga masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tipe kajiannya adalah sosiologi hukum : Law as it is in society;
  6. Konsep hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para subjek, tersimak dalam wujud intraksi antar warga masyarakat dalam situasi yang otonom, terbatas dari intense-intensi dari para pembentuk undang-undang atau dari kehendak para tetua hukum. Dalam konsep ini, hukum memperoleh bentuknya yang paling situasional, otonom, dinamis serta manifest dari para subjek yang berinteraksi. Tipe kajiannya adalah sosiologi hukum : Law as it is in human actions. (Suartha Made, 2015)

Jadi dimanapun adanya masyarakat disitu pula aka nada hukum yang melekat, melihat Indonesia barang tentu kita bisa memahami bahwa Negara ini Negara Pluralism, yang secara sederhana bahwa adanya keanekaragaman Suku, Budaya, Bahasa dan tentu saja pembahasan kita kali ini yaitu Hukum Adat.

Hukum tak melulu harus bicara soal pidana, perdata atau tata usaha Negara, tapi Hukum juga bisa bicara mengenai Adat, Kebiasaan. Hukum Perkawinan Adat, Hukum waris Adat, Hukum pada bulan-bulan tertentu yang tidak boleh melakukan kegiatan atau aktifitas (Nyepi pada umat Agama Hindu). Hukum Adat sendiri juga tak lepas dari persinggungan Agama dan Kebiasaan dari suatu daerah tertentu, dan memiliki aturan yang pakem, jika ada beberapa pelanggaran tentunya akan diberikan sanksi Adat salah satunya berupa ganti kerugian.

Sebagai contoh kasus yang ada di Banjarmasin, seperti yang dilansir oleh majalah Tempo 03 April 2016  atas pembunuhan Eqi Persia Rianda, 25 tahun yang tewas ditusuk M. Faruk dan Ardiansyah alias Mansyah, Sabtu dini hari, 20 Februari lalu. Sidang Adat Suku Dayak digelar dalam aula yang terletak di Sekretariat Pemerintah Kota Banjarmasin itu, enam kursi berjajar di atas panggung dengan latar belakang banner bertuliskan: “Pelaksanaan Sidang Perdamaian/Singer Sahiring.” dengan hasil keputusan mantir adat. "Dendanya 500 katiramu atau 500 gram emas atau setara Rp 282 juta.”

Hukum Adat sebagai Pengendali Sosial

Hukum adat bagi masyarakat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atas suatu perbuatan atau peristiwa dalam masyarakat. Sehingga eksistensi hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharaannya etika kesopanan, tata tertib, moral dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat. (Mustari Suriyaman, 2014 : 88)

Hukum adat disebut hukum asli karena dari bawah atau dari masyarakat adat sesuai dengan kepentingannya menjelmakan perasan masyarakatnya, dan hukum adat itu tidak kaku. Hukum adat tidak mengenal adanya rumah tahanan atau penjara sehingga bagi yang dinyatakan bersalah, hukum adat mempunyai sanksi moral dan materiil sebagai efek jera. (Mustari Suriyaman, 2014 : 88-89)

Seperti halnya Hukum Pidana, hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa yang melakukan kejahatan, sesuai pasal 10 KUHP baik Hukuman Mati, penjara, kurungan ataupun denda. Fungsi memberi vonis kepada pelaku tindak kejahatan adalah untuk memberikan efek jera kepada si Pelaku agar tidak melakukan hal serupa dikemudian hari atau dijadikan contoh kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan atau tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan pada suatu masyarakat Adat tertentu.

Acapkali kita dengar sebagai sebuah folk atau cerita rakyat tentang beberapa larang-larang kecil dari orang-tua kita atau dari kakek-nenek kita, seperti larangan untuk tidak makan didepan pintu karena akan jauh jodoh, larangan agar tidak memancing ikan saat istrinya sedang hamil, larangan makan sambil telanjang dada atau jongkok diatas kursi dan beberapa larangan-larang yang semasa kecil kita sering dengar, hal ini bukan serta-merta larangan yang mempunyai kekuatan megis karena masyarakat jaman dulu lebih percaya kepada tahyul daripada realitas melainkan lebih kepada perilaku yang patut untuk dilaksanakan, sopan santun, etika, moral, karena makan didepan pintu itu bukan mencerminkan kepatutan, tidak mempunyai nilai kesopanan. Menurut saya ini adalah sebagai bentuk pengendalian social secara lisan.

Sama seperti larangan mencuri, berzina, mabuk-mabukan, berjudi, penghisap candu, seperti yang diajarkan Sunan Ampel kepada jamaahnya atau pada msyarakat, ajaran seperti ini tidaklah pernah ditulis seperti peraturan perundangan-undangan secara khusus tetapi ada pada kitab suci Al-quran walaupun demekian masyarakat mengimaninya karena sadar bahwa tindakan seperti itu bukanlah suatu kepatutan, dan pada waktu itu puna Wali Sanga tidak serta-merta memaksa masyarakat untuk memeluk Agama Islam, melainkan mengajarkan masyarakat untuk tidak berperilaku sesuai dengan apa yang Wali Sanga anut.

Prof. Suryaman Mustari membagi cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan social masyarakat menjadi tiga :

  1. Pengendalian social persuasive, pengendalian lisan diberikan dengan menggunakan bahasa lisan guna mengajak anggota kelompok sosial untuk mengikuti aturan yang berlaku;
  2. Pengendalian simbolik, merupakan pengendalian yang dilakukan dengan melakukan gambar, tulisan dan iklan, contoh : spanduk, poster dan rambu lalu lintas;
  3. Pengendalian kekerasan (pengendalian koersif), pengendalian melalui cara-cara kekerasaan merupakansuatu tindakan yang dilakukan untuk membuat si pelanggar jera dan membuatnya tidak berani melakukan keslahan yang sama. contoh : main hakim sendiri.

Lanjut dalam bukunya “Hukum Adat (Dahulu, Kini, dan Akan Datang)” , system pengendalian social mengandung unsure-unsur seperti mengatur, memaksakan dan bahkan dipatuhi oleh masyarakat. Nilai-nilai inilah yang dikenal dalam hukum adat sebagai pengendali social yang diyakini sangat kuat menjaga kestabilan dan keserasian akan setiap perubahan-perubahan yang terjadi.

Tindak Pidana Adat dan Sanksinya

Tindak Pidana atau biasa disebut delik adalah sebuah tindakan yang menyimpang aturan atau merampas hak-hak orang lain atau perbuatan yang semestinya tidak boleh dilakukan atau tidak patut dilakukan dengan cara melawan hukum, yang dikategorikan sebuah kejahatan seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan dan beberapa tindak kejahatan lain. Sama seperti halnya Tindak Pidana Adat, pada dasarnya segala tindakan yang dilakukan dengan cara melanggar ketentuan adat kita bisa mengategorikan sebagai Tindak Pidana Adat, dan segala tindak pidana atau tindak pidana adat tentu akan ada sanksinya. Sanksi tersebut dipergunakan untuk pengendali sosial atau control social, agar pelaku mendapat efek jera sebagaimana masyarakat tidak melakukannya.

Prof. Suryaman Mustari  kembali mengategorikan tiga jenis yang digunakan didalam usaha-usaha pelaksana control sosial itu, yaitu :

  1. Sanksi yang bersifat fisik;
  2. Sanksi yang bersifat psikologi;
  3. Sanksi yang bersifat ekonomik.

Penjatuhan sanksi tersebut bisa kita uraikan dengan contoh kasus di Daerah Istimewa Aceh, yang menerapkan hukum Islam yang tak lepas dari persinggungan Agama Islam pada masyarakatnya, semisal kisos, rajam dsb, mirip dengan masyarakat Adat Bali yang berpegang teguh pada Kitab Adigama. Begitu juga masyarakat suku Dayak yang memiliki semboyan hutang nyawa dibayar nyawa, tetapi karena beriringan dengan waktu sanksi tersebut ditiadakan dan diganti dengan denda adat atau pembayaran ganti rugi seperti yang dialami oleh pelaku pembunuhan Eqi Persia Rianda pada kasus diatas.

Pertimbangan Hakim dalam Memvonis Pelaku Tindak Pidana Adat  

Pernah mendengar istilah “Vonis Hakim sesuai dengan apa yang mereka makan tadi pagi”, sebuah selentingan humor yang sering banget kita dengar tentunya. Bahasa satir yang digunakan sangat apik dan bermakna cukup dalam menurut saya, yang pasti ini gambar sebuah kritik kepada para hakim yang memutus sebuah perkara tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Tapi tentu saja Hakim sangat melihat realitas dengan perkara yang ditanganinya karena kompetensi Hakim tidak usah diragukan lagi, butuh perjuangan seorang sarjana mencapai  seorang Hakim.

Perlu kita cermati juga mengenai analogi bahwa “Putusan seorang Hakim adalah kepanjangan dari tangan Tuhan”, jadi profesi seorang Hakim bukan profesi yang bukan buat mainan, karena vonis yang dijatuhkan menyangkut kehidupan seseorang. Akan tetapi ada beberapa Hakim yang putusannya oleh para ahli Hukum dirasa sangat mengecewakan, misalkan perkara praperadilan BG dan Hakim yang terkenal dengan ungkapan “Bakar hutan itu tidak merusak lingkungan karena bisa ditanami kembali”. Entah bagaimana pertimbangan Hakim saat beliau memutuskan perkara tersebut. Tapi sesuai asas Res Judicata Pro Veritate Habetur, Putusan Hakim harus dianggap benar, dan kita harus menghormatinya.

Kembali ke pokok persoalan mengenai Pertimbangan Hakim, berbicara soal pertimbangan Hakim berarti kita tidak bisa terlepas dari Sumber Hukum dan Dasar Hukum, yang artinya seorang Hakim harus berpatok pada Undang-Undang Dasar, Yurisprudensi, Kebiasaan, Traktat dan Doktrin selain itu juga harus mempertimbangkan perkara yang ditanganinya sesuai dengan peraturan yang ada (KUHP, KUHPer atau KUHD). Tapi sering kita jumpai vonis hakim yang sangat mencerminkan Positivisme Hukum, yaitu pemberian vonis yang sangat kaku, sesuai dengan apa yang tercantung pada Kitab Undang-Undang pada ada beberapa segi yang membuat pelaku memutuskan untuk melakukan kejahatan, maka dari itu disiplin ilmu lain sangat dibutuhkan guna me-stimulus idealism Hakim dalam menjatuhkan vonis yang lebih mencerminkan keadilan dan kebenaran karena itulah fungsi dari Hukum sendiri.

Dr. H. Ahmad Kamsil S.H, M.Hum dalam bukunya “Filsafat Kebebasan Hakim”, membuat suatu persepsi dengan responden yaitu para Hakim, dalam buku tersebut ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik dan juga sangat pas jika pandangan tersebut diterapkan pada saat seorang Hakim memberi putusan disebuah Perkara. “Mengenai paham kebebasan hakim yang ditujukan pada implementasi hakim pada saat konstruksi dan penemuan Hukum.” Dari empat puluh tiga responden lebih dari separuh, sebanyak dua puluh tujuh responden menyatakan bahwa konstruksi dan penemuan hukum yang dilakukan hakim dalam implementasinya mengacu pada undang-undang yang ada. Penemuan dan penafsiran hukum masih berada dalam koridor hukum. Hakim hanya mencari, mengkonstruksi dan menafsirkan undang-undang dan hukum yang ada yang disesuaikan dengan perkara yang sedang ditangani.  Sedangkan responden yang lain menyatakan bahwa implementasi kebebasan hakim dalam menafsirkan, mengkonstruksi dan menemukan hukum tak terbatas oleh hukum.

Maka dari itu disiplin ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, ekonomi dan disiplin ilmu lainnya diluar hukum dapat dipergunakan untuk mencari, menafsirkan dan mengkronstuksi hukum sehingga vonis yang dijatuhkan dapat diterima oleh masyarakat. Dapat dimaknai bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan  suatu perkara, dalam hal ini setelah melalui penggalian dan penemuan hukum atau mengkonstruksi hukum tidak terlepas dari nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam masyarakat agar terwujud keadilan, kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan budaya hukum. Artinya apa? hakim harus menyadari adanya hukum lain selain hukum Negara, yaitu Hukum yang hidup dalam masyarakat, Hukum Adat.

Hukum Adat sendiri memiliki aturan-aturan yang independen, bahkan jauh sebelum terbentuknya Hukum di Negara ini, Hukum Adat telah eksis dalam rangka menjaga kestabilan dan keamanan dalam suatu masyarakat Adat. Bahkan saya meyakini bahwa sebagian bentuk dari system peradilan di Negara Indonesia juga menyadur dari system peradilan dari Hukum Adat, kita ambil contoh saja pada sanksi Denda dan sanksi ganti-rugi, satu hal lagi adalah proses mediasi adalah bentuk system peradilan Adat yang kuno yang diadopsi oleh system peradilan Negara, karena mediasi adalah bentuk ungkapan lain dari musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan penjara merupakan bentuk hukuman lain yang modern, karena seperti apa yang dikatakan oleh Dr I Dewa Made Suartha dalam bukunya “Hukum dan Sanksi Adat : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”, hukum Adat tidak mengenal adanya pidana penjara.

Berikut adalah 2 (dua) perkara dengan Hukum Adat sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa (disadur dalam buku “Hukum dan Sanksi Adat : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana) :

a)      Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, dalam kasus tindak pidana adat Lokika Sanggraha antara terdakwa I Nyoman Armaya dengan saksi korban Ni Gusti Ayu Nilawati. Dengan pertimbangan Hakim. Bahwa unsur-unsur Pasal 359 Kitab Adigama, yaitu seorang laki-laki bujang dan seorang wanita bujang melakukan hubungan layaknya suami-istri; Si laki-laki menjanjikan kepada seorang wanita tersebut untuk dinikahi; si laki-laki lalu memutuskan hubungan tanpa alasan. Terdakwa terbukti telah melanggar Kitab Adigama. Putusan Hakim menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan.

b)      Putusan Pengadilan Negeri Amlapura dalam kasus tindak pidana adat gamia-gaman, yang terjadi di dusun Biaslantang Kelod, Karangasem, dengan terdakwa I wayan Sadia dan saksi korban anak kandungnya. Pertimbangan hakim adalah I Wayan Sadia mengakui telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya sendiri; terbukti secara sah dan meyakinkan, melanggar Peswara Tahun 1910 No. 6.a tentang Gamia-gamana; Putusan hakim memenjarakan terdakwa selama 4 (empat) tahun.

 Pada kasus diatas bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara telah menilik sebuah hukum yang telah hidup pada masyarakat Adat di Bali. Bahwa system peradilan Adat dapat juga dijadikan alternatif penyelesaian sengketa, karena sering kita jumpai putusan hakim Negara tidak mengindahkan nilai-nilai yang hidup pada Masyarakat Adat, sehingga banyak  terjadi kerusuhan, ketika putusan Hakim dijatuhkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan mereka.

Perlu di perhatikan sekali lagi adalah bahwa Hukum Adat merupakan suatu system peradilan yang hidup lama didalam Masyarakat sebelum terciptanya Hukum Negara, yang mana Hukum Adat sendiri berfungsi sebagai pengendalian sosial, menstabilkan kehidupan masyarakat Adat agar terciptanya perdamaian, ketentraman dan keamanan. Hukum adat suatu daerah merupakan sebuah karakteristik dari daerah tersebut, melekat erat pada kehidupan masyarakatnya dan tidak bisa dipisahkan. Jadi hal semacam ini dapat dikatakan sebagai sebuah sumber hukum kebiasaan, dan sumber hukum tersebut wajib dijadikan sebuah pertimbangan oleh Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya.

 

Daftar Pustaka

Kamil, Ahmad, Dr. H., “Filsafat Kebebasan Hakim”, Prenadamedia : 2012, Jakarta

Suartha, I Dewa Made, Dr, “Hukum dan Sanksi Adat : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana” Setara Press : 2015, Malang

Pide, Suriyaman Mustari, Prof. Dr. “Hukum Adat : Dahulu, Kini dan Akan Datang”, Prenadamedia : 2014, Jakarta

Thu, 2 Jun 2016 @08:31


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 3+9+3



RSS Feed

Copyright © 2017 budi dkk (085225529893) · All Rights Reserved